Benarkah Tsunami 10 M Akan Terjang Pantai Cilacap? Ini Penjelasan BMKG

15
Dwikorita Karnawati
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. (Sumber: Sekretariat Kabinet)

Jakarta, SirOnline.id – Kepala Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan mengenai skenario terburuk untuk kepentingan mitigasi bencana di pesisir Cilacap. Hal ini mengingat Kabupaten Cilacap termasuk wilayah yang sangat rentan akan bencana gempa bumi dan tsunami.

“Cilacap yang berada di garis Pantai Selatan Jawa menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudra Hindia dengan lempeng Eurasia. Dari hasil pemodelan tsunami dengan skenario terburuk, dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 meter di Pantai Cilacap, sebagai akibat dari gempa bumi dengan kekuatan M = 8,7 pada zona megathrust dalam tumbukan lempeng tersebut,” kata Dwikorita saat membuka kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) untuk masyarakat di kawasan pesisir Cilacap seperti dikutip dari Detik, Jumat (29/7).

Karena hal ini, Dwikorita meminta pemerintah daerah dan masyarakat terus bersiap untuk skenario terburuk. Dwikorita menyebut prakiraan skenario terburuk itu bukanlah ramalan, tapi merupakan hasil kajian ahli dan pakar kegempaan. Namun perihal kapan waktunya terjadi, kata dia, hal tersebut belum dapat diketahui, mengingat hingga saat ini belum ada satu pun teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa.

“Perhitungan skenario terburuk tersebut merupakan acuan untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Sehingga andai kata terjadi gempa bumi dan tsunami sewaktu-waktu, pemerintah dan masyarakat sudah siap dan tahu apa-apa saja yang harus dilakukan, termasuk kapan dan ke mana harus berlari menyelamatkan diri secara mandiri atau kelompok,” jelasnya.

Dwikorita juga menyoroti peran pihak swasta untuk turut terlibat dalam upaya mitigasi bencana di wilayah Cilacap, sebagai bagian dari sinergi pentahelix dalam penanganan bencana.

“Keterlibatan pihak swasta di kawasan industri di Kabupaten Cilacap juga sangat dinantikan dalam menguatkan Sistem Peringatan Dini Daerah yang telah dibangun dengan swadaya masyarakat dengan jumlah yang masih terbatas. Mengingat kawasan industri dan perekonomian di Pantai Cilacap juga masuk dalam zona rawan gempa dan tsunami, tentunya pihak swasta/industri harus bersiap pula dengan menguatkan Sistem Peringatan Dini di kawasan industri tersebut,” imbuh Dwikorita.

“Tanpa sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, dampak ikutan dari gempa dan tsunami di kawasan industri berpotensi memperparah intensitas kerusakan yang diakibatkan,” pungkasnya.

Di tahun 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta BMKG memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai daerah rawan bencana. Jokowi juga meminta BMKG bicara apa adanya terkait potensi gempa dan megathrust di wilayah Indonesia.

Baca: Sempat DPO, Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Diringkus KPK

“Kita harus secara besar-besaran memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa daerah kita memang rawan bencana. Harus intensif, baik itu kepada anak-anak kita di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, sampaikan juga apa adanya. Seperti kemarin agak ramai potensi megathrust. Sampaikan apa adanya, memang ada potensi kok,” kata Jokowi saat membuka Rakornas BMKG di Istana Negara waktu itu masih dikutip dari detik.

Jokowi mengatakan penyampaian yang apa adanya bukan bermaksud untuk meresahkan warga. Menurut dia, penyampaian yang apa adanya dari BMKG terkait potensi gempa dan megathrust untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada. (rr)