Rabu, 5 Oktober 2022 | 12:00 WIB
More

    Menkeu: Indonesia Butuh Rp3.500 Triliun untuk Genjot Listrik dan Kurangi Emisi Karbon

    sironline.id |

    BACA JUGA

    Jakarta, SirOnline.id – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani mengatakan negara butuh dana hingga Rp3.500 triliun untuk menggenjot listrik dan mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC).

    “Jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk terus meningkatkan produksi listrik sekaligus mengurangi emisi CO2 sebesar 314 juta ton? Ini adalah biaya mengejutkan US$243 miliar. Dana US$243 miliar hanya listrik. Saya akan menerjemahkan ini Rp3.500 triliun,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip CNN Indonesia, Rabu, (13/7).

    Ia menjelaskan dana yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi bersih dan menaikkan produksi listrik lebih tinggi dari target belanja negara pada APBN 2022 yang hanya Rp3.106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan banyak bantuan untuk mencapai target NDC. Misalnya, peran swasta ikut turun tangan menggelontorkan dana untuk memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi karbon di dalam negeri.

    Bendahara negara juga meminta bantuan kepada negara lain untuk menutup kebutuhan biaya memproduksi listrik sekaligus mengurangi emisi bersih di Indonesia.

    “Kami ada estimasi biaya segini, alokasi dana dari pemerintah segini, kami bilang ini ada financing gap. Ini siapa yang bayar? Kalau tidak ada yang mau bayar maka akan diskusi terus. Ini bicara tentang proyek yang biayanya mahal,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan negara membutuhkan biaya sekitar US$25 miliar-US$30 miliar untuk transisi energi selama delapan tahun ke depan.

    “Transisi ini bisa kami optimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, dan membuka lapangan kerja baru,” tutur Jokowi.

    Baca: Pemerintah Berikan Skema Kredit untuk Anak Muda yang Ingin Beli Rumah

    Menurut Jokowi, risiko perubahan iklim sangat nyata di Indonesia dan negara berkembang lain. Terlebih, Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17 ribu pulau.

    Dengan begitu, risiko perubahan iklim bukan hanya akan mengganggu kesehatan, tapi juga membuat petani dan nelayan dalam kesulitan.

    “Dukungan semua negara G7 di Presidensi Indonesia G20 sangat kami harapkan,” tutup Jokowi. (rr)

    BERITA TERBARU

    POPULER

    BERITA PILIHAN