Sri Lanka, SirOnline.id – Salah satu negara di kawasan Asia Selatan, Sri Lanka mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi lantara negara tersebut gagal membayar utang luar negeri (ULN) yang mencapai US$51 miliar atau Rp754,8 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).
Mengutip CNN Indonesia, Pemerintah Sri Lanka memutuskan sejumlah cara untuk bertahan dari keadaan tersebut. Penutupan sekolah hingga perintah bekerja dari rumah bagi pegawai sipil negara (PNS) menjadi pilihan yang tak terelakkan.
Selain itu, Pemerintah Sri Lanka juga menghentikan layanan pemerintahan untuk menghemat cadangan bahar bakar yang hampir habis.
Situasi pahit yang dirasakan Sri Lanka tidak terjadi begitu saja. Sebelum dinyatakan bangkrut, Sri Lanka menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Masalah itu memancing protes selama berbulan-bulan yang disertai desakan agar Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur.
Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan negaranya membutuhkan suntikan US$75 juta dalam valuta asing untuk membayar impor penting. Hal ini ditandai dengan stok bahan bakar yang terus menipis. Ranil pun menyatakan, beberapa bulan ke depan akan menjadi masa-masa tersulit bagi warga negara Sri Lanka.
Tak hanya itu, Sri Lanka juga kekurangan stok 14 obat-obatan penting dan terancam mengalami krisis pangan menyusul kekurangan pupuk di musim tanam selama Mei-Agustus tahun ini. Larangan penggunaan pupuk kimia secara drastis oleh Presiden Gotabaya disebut menjadi salah satu pemicunya.
Baca: Alami Banyak Kendala, Revlon Ajukan Permohonan Bangkrut
“Saya benar-benar mendesak semua orang untuk menerima kegawatan situasi saat ini,” ucap PM yang baru resmi menjabat pertengahan Mei lalu itu.
Situasi yang kian memburuk disebut sebagai akibat salah urus negara oleh pemerintah yang saat itu menjabat. Krisis yang terjadi beberapa tahun terakhir makin diperparah akibat pandemi Covid-19. Atas situasi yang terjadi, penduduk Sri Lanka memaksa Rajapaksa dan pemerintahannya mundur. (un)
