Jakarta, SirOnline.id – Petugas gabungan dari kepolisian bersama Pamong Praja (Pol PP) DKI Jakarta menjaga ketat aksi lilin keadilan untuk mengungkapkan tragedi kematian Brigadir Joshua Hutabarat di Bundaran HI, Jakarta, Jumat, (21/7) malam.
“Kami memberikan waktu hanya 15 menit untuk melakukan aksi,” teriak petugas Polisi Pamong Praja dari pengeras suara.
Tampak puluhan petugas kepolisian langsung sigap mengawal dan mengelilingi massa aksi yang terdiri dari Tim Penegak Hukum dan Keadilan (Tampak), keluarga Brigadir Joshua dan publik simpatisan. Mereka tampak membawa sejumlah spanduk tuntutan dan juga lilin.
Massa berkumpul dan bergerak dari Jalan MH. Thamrin menuju Bundaran HI, jalanan pun langsung ditutup petugas dan kemudian dibuka kembali setelah massa sampai di Bundaran HI.
“Ini adalah momentum reformasi moral mental Polri, bersyukurlah publik datang dari berbagai daerah, mengharap kasus segera dituntaskan, jangan sampai ada yang ditutupi,” ujar Koordinator aksi Saor Siagian yang juga anggota Tampak.
Massa kemudian bergerak memutar Bundaran HI kemudian berhenti dan menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mereka juga tampak menyalakan lilin dan memajang spanduk.
Aksi kemudian dihentikan setelah lagu Indonesia Raya selesai dikumandangkan.
“Sesuai kesepakatan waktu kami harap semua yang ada segera meninggalkan Bundaran HI. Hal ini sesuai dengan pergub 228 Gubernur DKI tentang larangan aksi demo di Bundaran HI,” teriak petugas kembali dari pengeras suara.
Sampai saat ini penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang disebut tewas di kediaman Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri Nonaktif Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jakarta Selatan belum menemukan titik terang. Terbaru, Jumat (22/7) Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan status kasus Brigadir Yoshua kini naik ke penyidikan.
Baca: Kecam KKB, Moeldoko: Ada Perilaku Bandit di Papua!
“Proses gelar perkara sudah dilakukan dan hari ini Jumat (22/7) 11 orang dari pihak keluarga Brigadir J dimintai keterangan oleh penyidik Mabes Polri di Polda Jambi,” kata Dedi.
Presiden Joko Widodo sendiri Polri agar penanganan kasus yang menyeret nama pejabat polisi ini tidak menimbulkan prasangka di kalangan publik. Jokowi meminta Polri membuka kasus secara transparan mengusut sampai tuntas. (rr)
