Jakarta, SirOnline.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memastikan akan melakukan pendekatan dengan sistem manajemen pertempuran dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana, seperti itu. Itu kemarin dalam satu minggu sudah saya laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal, dan selesai masalah di daerah,” ujar Hadi dalam siaran pers Setkab yang diterima redaksi, Senin (4/7).
Hadi memaparkan ia akan fokus menyelesaikan tiga persoalan yaitu sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiga prioritas tersebut, ujarnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
“Perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan,” terang Hadi.
Mantan Panglima TNI tersebut juga akan menekankan pentingnya komunikasi sosial dalam menyelesaikan masalah agraria di tanah air. Pendekatan ini, imbuh Hadi, juga kerap ia terapkan saat menjadi Panglima TNI.
Baca: Reshuffle Kabinet, Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto Dikabarkan Jadi Menteri
“Saya berani duduk bersama masyarakat, kemarin saya kunjungan juga di tengah-tengah masyarakat, saya duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria seperti itu,” kata dia.
“Untuk sertifikat sendiri, saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022, itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya,” tambah Hadi. (rr)
