Jakarta, SirOnline.id – Geliat kegiatan sektor filantropi di Indonesia yang terus berkembang disebut menyumbang bagian atas dinobatkannya NKRI sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index 2021 yang dipublikasikan oleh Charities Aid Foundation (CAF).
Kendati diyakini memiliki potensi besar, namun proyeksi filantropi di Indonesia masih belum termasuk isu yang diperhitungkan sebagai penggerak utama dalam upaya percepatan pencapaian tujuan berkelanjutan. Satu alasan yang diduga memicu hal tersebut adalah, belum adanya wadah yang bisa merangkum perkembangan filantropi dari hulu ke hilir.
Isu tersebut akhirnya mendorong Filantropi Indonesia menjembatani para pegiat filantropi dengan menggelar webinar “Filantropi HUB untuk Penguatan Ekosistem Filantropi dalam Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs”, yang merupakan bagian rangkaian acara dari Filantropi Indonesia Festival (FIFest) 2022. Acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan utama mewadahi para pegiat agar dapat berkerjasama identifikasi peluang pengembangan program, dampak, dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya.
Dalam salah satu rangkaian Fifest 2022 yang berlangsung awal pekan ini, Senin (13/6), Filantropi Indonesia bersama Lembaga Riset KedaiKOPI meluncurkan ‘Indonesia Philanthropy Outlook 2022’ untuk memotret pergerakan sektor filantropi di Indonesia.
Kunto A. Wibowo, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI mengatakan, ada tujuh area kemajuan yang ditemukan dalam studi tersebut diantaranya: semakin luasnya jangkauan aktivitas filantropi; berkembangnya filantropi perusahaan dan transformasi yayasan keluarga untuk menjadi lebih independen; Meningkatnya pengumpulan dan pendayagunaan dana filantropi oleh lembaga filantropi sejalan dgn meningkatnya penerima manfaat; adanya sinergi aktivitas filantropi dan SDGs, dan Inovasi penggalangan dana.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi mengatakan, berbagai kemajuan filantropi tersebut tidak bisa lepas dari budaya gotong royong yang melekat dalam diri bangsa Indonesia. Namun, ia mengingatkan kegiatan filantropi sebaiknya tidak hanya terpusat di Jakarta atau Pulau Jawa saja.
“Perlu memfasilitasi kepedulian masyarakat daerah yang berpotensi untuk dilibatkan. Kuncinya adalah kolaborasi sehingga ada pembagian tugas yang jelas antara donatur dan penerima manfaat tersebut sehingga akan makin transparan dan membuat semua elemen lebih bersemangat berkontribusi,” katanya.
Hal di atas juga digarisbawahi oleh M. Zuhair, Direktur Yayasan Hadji Kalla. “Filantropi bukan hanya soal mengumpulkan dana, tetapi juga mengenai penyaluran dan akuntabilitas yang transparan,” kata Zuhair.
Pernyataan senada juga dilontarkan oleh Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kepala Sekretariat Nasional SDGs. Ia meyakini kolaborasi yang konstruktif bisa dilakukan dengan cara bersinergi antar lembaga-lembaga di Filantropi HUB agar mencapai SDGs yang berdampak di masyarakat.
Ia menekankan perlu menggencarkan dukungan organisasi non pemerintah untuk menyentuh lebih banyak akar rumput, dan melibatkan kelompok rentan untuk menjalankan prinsip yang mengarah pada pencapaian SDGs 2030.
Baca: Jokowi Tolak Wacana Kenaikan Tarif Naik Candi Borobudur
Amelia Fauzia, Direktur Eksekutif Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebut, pergerakan filantropi di Indonesia telah memperlihatkan penyebaran dan kemajuan, kendati masih mengalami sejumlah tantangan. Ia melihat, di Indonesia sudah terjadi transformasi praktik filantropi jangka panjang dan lebih sustainable manfaat dan pengelolaannya.
Meski demikian, ada satu hal lagi yang perlu dicatat yaitu mengenai isu-isu perubahan iklim, kata Dian A. Purbasari, Direktur Yayasan Bakti Barito. Walaupun dari tahun ke tahun semakin banyak organisasi Filantropi Indonesia yang menjawab isu-isu perubahan iklim, perlu adanya pemahaman yang selaras agar kolaborasi yang dilakukan berjalan tanpa hambatan. (un)
