Jakarta, SirOnline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana kenaikan tarif naik Candi Borobudur sebesar Rp750 ribu. Hal ini diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).
Basuki mengatakan tarif naik Borobudur tetap sebesar Rp50 ribu, sedangkan untuk pelajar Rp5.000.
“Tadi Pak Luhut sudah ngasih tahu belum? Arahannya pak presiden, tapi ini nggak tahu saya berwenang atau nggak karena itu kan Pak Luhut. Jadi intinya tidak ada kenaikan tarif, tetap Rp50 ribu, pelajar SMA ke bawah itu Rp5.000,” kata Basuki dikutip dari detik, Rabu, (15/6).
Lanjut Basuki, meski dibatalkan namun pemerintah tetap menerapkan aturan baru terkait naik ke Candi Borobudur yaitu membatasi kuota wisatawan yang akan naik dan wisatawan yang hendak naik ke atas candi harus didampingi oleh tour guide. Pengunjung juga harus memakai alas kaki yang disediakan untuk naik ke candi.
“Kuotanya dibatasi dan tetap harus memakai guide serta juga ada alas kaki disediakan, nggak boleh pakai sepatu, karena itu mengikis batuan. Jadi memang disediakan alas kaki untuk naik ke atas,” ujar Basuki.
Untuk kuota, kata Basuki naik ke Candi Borobudur dibatasi 1.200 pengunjung per hari. Wisatawan pun harus melakukan pendaftaran secara online.
Di tempat berbeda, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi ini. Menurutnya ada langkah kebijakan lain untuk menjaga kelestarian candi selain mematok tarif tiket.
“Kami tentu sangat mengapresiasi langkah tegas Presiden Jokowi yang membatalkan wacana tarif naik Candi Borobudur yang sempat dilontarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan beberapa waktu lalu. Kami yakin ada banyak cara untuk menjaga kelestarian candi alih-alih memasang tarif tinggi bagi wisatawan yang ingin naik ke Stupa Borobudur,” ujar Huda masih dikutip dari detik.
Huda berharap agar para pemangku kepentingan Candi Borobudur segera duduk bersama merumuskan pengelolaan destinasi wisata favorit ini dengan saksama. Dia menyebut Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Boko (Persero) hingga Pemda Jawa Tengah perlu segera bertemu untuk memastikan sisi komersil pariwisata tetap sejalan dengan konsep perlindungan salah satu keajaiban dunia tersebut.
Huda memastikan pihaknya pun terus mengawal proses tersebut agar kebijakan yang dikeluarkan tetap menjaga kelestarian Candi Borobudur dan kepentingan pelaku wisata. (rr)
