Jakarta, SirOnline.id – Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan tentara Rusia tidak pernah menyakiti rakyat sipil Ukraina. Menurutnya bukti-bukti foto dan video yang tersebar di media sosial bisa menyesatkan.
“Sejak Perang Dunia II tradisi dari angkatan bersenjata Rusia (Soviet saat itu) tidak menyerang warga sipil. Contohnya saat masuk ke wilayah Jerman, rakyat sipil warga Jerman biasa tidak disakiti, tidak ada kekejian, tidak ada kekerasan. Sebaliknya, mereka menyediakan makanan,” ujar Dubes Lyudmila seperti dikutip dari Liputan 6, Kamis (9/6).
Lyudmila juga menegaskan bahwa ada misinformasi terkait serangan di pusat kota Donetsk. Serangan yang terjadi katanya berasal dari lokasi yang dikontrol tentara Ukraina. Dia juga membantah adanya aktivitas militer di Svyatogorsk yang merupakan wilayah bersejarah.
“Kementerian Pertahanan Rusia menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia yang berlokasi di utara Svyatogorsk tidak melaksanakan operasi-operasi pertarungan di area ini dan membom wilayah Svyatogorsk Historical and Architectural Reserve,” kata Lyudmila.
Pada Rabu (8/6) Kedutaan Besar Inggris di Jakarta juga merilis pernyataan mengenai 100 hari serangan Rusia di Ukraina. Inggris berkata serangan Rusia sebagai hal “biadab dan tidak beralasan.”
Baca: Menhan Prabowo Tegaskan Lima Elemen Terwujudnya Kekuatan Nasional
Dilansir dari Liputan6, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins mengatakan ada puluhan ribu orang tewas dan lebih dari 6,8 juta pengungsi telah meninggalkan Ukraina. Ada 8 juta warga Ukraina mengungsi, hampir 13 juta terdampar di zona konflik dan hampir 16 juta membutuhkan dukungan kemanusiaan. Owen meminta agar komunitas internasional tetap mengingat bahwa Vladimir Putin bertanggung jawab.
“Penting untuk diingat siapa yang memikul tanggung jawab tunggal dan penuh atas krisis bahan bakar dan pangan yang menghantam ekonomi global-Putin. Invasi Putin yang agresif dan tidak beralasan melanggar prinsip dasar hukum internasional-bahwa negara memiliki kedaulatan teritorial dan hak untuk menentukan kebijakan luar negeri mereka sendiri,” tegas Dubes Owen. (rr)
