Sironline.id, Jakarta – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo yang akan digelar 23 September 2020 kian menjadi sorotan. Selain sebagai tempat Presiden Joko Widodo merintis karir politiknya sebagai Wali Kota Solo. Solo kembali menjadi sorotan publik lantaran putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon Wali Kota Solo pada Pilkada 2020. Gibran harus berhadapan dan memenangkan hati masyarakat Solo melawan kedua kandidat lainnya yakni Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo dan Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa.
Gibran yang berlatar belakang sebagai pengusaha bisnis kuliner memutuskan terjun ke dunia politik dengan mendaftar sebagai kader PDI Perjuangan pada 23 September 2019. Terbilang masih hijau, namun Gibran digadang-gadang jadi calon kuat lantaran memiliki nilai elektabilitas yang terus meningkat. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya dukungan beberapa partai koalisi pemerintahan mulai dari PKB, Golkar, Demokrat, hingga Gerindra.
Sementara itu, Teguh duduk sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan sejak tahun 2000. Adapun Purnomo pernah menjadi rival Jokowi-FX Hadi Rudyatmo saat Pilkada Solo 2004. Ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan Rudy menggantikan posisinya sebagai Wali Kota Solo, Purnomo diajukan PDI Perjuangan sebagai Wakil Wali Kota Solo.
Ketiga kandidat calon Wali Kota Solo ini tentu menjadi pertaruhan bagi PDIP untuk memilih calon yang mampu memenangkan Pilkada Solo. Ketiga calon kandidat itu telah melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper test) yang dilangsungkan DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Senin (10/02/2020).
Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mengatakan partainya akan mengeluarkan seluruh rekomendasi calon kepala daerah yang akan maju di 270 wilayah di Pilkada serentak tahun 2020, paling lambat akhir Maret 2020.
Menurutnya, DPP PDIP saat ini sudah selesai merampungkan rekomendasi untuk 44 wilayah yang menggelar Pilkada. Artinya, masih 226 wilayah lagi yang belum dikeluarkan rekomendasinya oleh PDIP. Meski begitu, Bambang masih enggan untuk membeberkan 44 wilayah yang sudah mendapat rekomendasi oleh PDIP di Pilkada 2020.
Padahal sebelumnya PDIP sempat berencana mengumumkan 44 calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDIP pada ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang digelar di JiExpo, Kemayoran, Jakarta pada 10-12 Januari 2020 lalu tapi ditunda.
Menurutnya, apa pun rekomendasi yang akan diberikan DPP PDIP, semua wajib tunduk pada keputusan partai. Termasuk, Gibran atau Purnomo. “Siapa pun kader partai. Siapa pun yang merasa kader PDI Perjuangan dan masih merasa jadi kader. Apa yang sudah diputuskan oleh partai, maka wajib hukumnya untuk tegak lurus,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/02/2020).
Optimis
Gibran berjanji setia dengan PDI Perjuangan meski tak mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk maju dalam pemilihan wali kota Solo di Pilkada 2020. “Saya tetap setia dengan PDIP. Jika tidak mendapat rekomendasi sekalipun,” kata Gibran usai menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (10/02/2020).
Bagi Gibran, komitmennya untuk membesarkan PDIP meski tak mendapat rekomendasi. Ia menyatakan akan melibatkan semua komponen agar kerja sama gotong royong itu berjalan dengan baik. “Melibatkan semua elemen baik kultur maupun struktur. Itu komitmen saya,” katanya.
Gibran menyatakan dirinya belum pernah menjalin komunikasi dengan parpol lain yang sudah menyatakan siap mendukung di Pilwalkot Solo. Gibran mengaku baru sekadar mendengar ada parpol lain yang sudah siap mendukung dirinya maju dalam kontestasi lokal tersebut.
“Tapi saya tetap setia dengan PDIP,” katanya. Gibran turut menyatakan dirinya optimis akan diberikan ‘tiket’ rekomendasi oleh DPP PDIP. Ia mengaku sudah menyiapkan dana kampanye yang berasal dari kantong pribadinya sendiri. “Ya dari tempat saya sendiri,” kata Gibran
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan seharusnya partai mengutamakan kader yang lebih dulu bergabung dan terbukti loyal pada partai dibandingkan kader yang baru saja mendaftar.
Namun menurutnya akhir-akhir ini ada partai yang kerap merusak proses kaderisasi internal partai politik yaitu dengan mengusung kader instan bahkan non partai sebagai calon kepala daerah dengan dalih tingkat popularitas, logistik calon, hingga siapa orang dibalik calon yang akan diusung.
Menurut Pangi jika hal ini terus berlanjut, maka loyalitas kader menjadi pudar, sehingga muncul friksi di tingkat daerah. Bila hal ini terjadi, menurut Pangi, tak jarang akan membuat dukungan dewan pimpinan daerah kepada dewan pimpinan pusat terbelah.
“Sehingga, DPP harus hati-hati dalam mengusung dan memutuskan. Lihat dan dengar suara akar rumput,” katanya
Bukan kali ini saja PDIP menghadapi persoalan serupa, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta pernah merekomendasikan nama Boy Sadikin sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun, DPP PDI Perjuangan justru berkata lain dan merekomendasikan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Gub DKI 2017 lalu.
“Karena suara mereka merasa enggak didengar DPP, akhirnya Boy Sadikin memilih mundur dari kader PDI Perjuangan dan diikuti beberapa kader loyal dan militan lain. Siapa yang dirugikan? Tetap PDI Perjuangan sendiri karena kehilangan kader militan dan loyal hanya karena soal selera yang berbeda dan politik jangka pendek DPP,” ujar Pangi
Saat ini PDIP di Solo sangat kuat di DPRD Solo. Dengan 30 kursi di DPRD Solo, maka PDIP tak perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon. Menurut Bambang, syarat untuk mendaftar itu secara administratif ada 20 persen kursi. Kalau 20 persen kursi, hanya 9, sedangkan PDIP di Solo 30 kursinya. Artinya sudah sangat kuat untuk PDIP mencalonkan sendiri. Namun, Bambang mempersilakan jika ada partai lain yang ingin koalisi dengan partainya.
“Tetapi buat kebijakan penentuan calon wali kota dan calon wakil wali kota Solo PDIP punya strategi sendiri. Bahwa kemudian strategi Kota Solo ini diterima oleh partai lain dan ikut mendukung ya monggo,” pungkas Bambang. D. Ramdani
