Pemerintah Harus Fokus Membuat Balai Latihan Kerja Berkualitas

13

sironline.id, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menggelontorkan subsidi sebesar Rp300 ribu sampai dengan Rp500 ribu per bulan untuk membantu para pencari kerja. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan subsidi tersebut akan digelontorkan lewat Kartu Prakerja. Penerima maksimal akan mendapatkan bantuan selama tiga bulan. Subsidi bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, misalnya transportasi dari tempat tinggal ke tempat kursus dan lainnya.

Untuk menyalurkan subsidi tersebut pemerintah akan menggandeng sejumlah perusahaan penyedia jasa dompet digital (e-wallet), seperti Gojek Indonesia, Tokopedia, hingga Bukalapak. Peserta nantinya wajib melakukan pendaftaran online dan memiliki akun di salah satu perusahaan e-wallet tersebut.

Pemerintah juga akan meminta para e-wallet untuk membantu pemetaan kebutuhan keterampilan dan mengkoordinir pemenuhan penyedia kursus di berbagai daerah. “Sudah ada beberapa platform yang didekati, diantaranya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Dari platform itu kami minta bantuan dari mereka untuk bisa menyeleksi penyelenggara kursus mana di daerah yang bagus,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memberikan akses terbuka seluas-luasnya kepada siapapun yang ingin mendaftar menjadi peserta program Kartu Pra Kerja. Pemerintah juga tidak akan membatasi usia peserta, meski sempat mengkajinya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Hanif Muhammad mengatakan, kerjasama dengan Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya merupakan langkah yang bagus. Pemerintah perlu bekerjasama dengan para pelaku ekonomi digital. Berkaitan dengan Kartu Prakerja, memang Presiden Jokowi sudah masuk ke dalam agenda yang menjadi concern para pemangku kebijakan global  yaitu adanya perpindahan lapangan pekerjaan. Sehingga  dengan perkembangan ekonomi digital saat ini ada pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang dan akan muncul tanpa kita perkirakan, seperti pekerjaan youtuber atau aplikasi akuntansi yang berkembang cepat dan teknologi industri yang berkembang cepat. Maka dari itu Jokowi mengeluarkan program Kartu Prakerja untuk memfasilitasi transisi para pekerja dari lulusan SMK atau SMA untuk masuk dunia kerja.

“Namun  insentif berbentuk tunai kurang tepat karena yang dibutuhkan adalah tempat pelatihan yang benar- benar punya kapasitas, sehingga  setelah memperoleh pelatihan para lulusan SMK atau SMA  bisa diserap oleh industry. Sekarang ini banyak balai pelatihan belum optimal, dan anggaran belanja untuk Kartu Prakerja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 cukup besar mencapai Rp 10 triliun. Pemegang Kartu Prakerja rencananya sebanyak 2 juta peserta di tahun 2020. Pemerintah jangan fokus ke peserta dulu tapi tempat pelatihannya. Pemerintah harus serius memperbaiki Balai Latihan Kerja yang sekarang perannya belum signifikan,” jelasnya.

Di program Nawa Cita yang disahkan tahun 2015 ada program 100 science techno park yang akan dibangun seperti silicon valley di seluruh Indonesia. Ia melihat pemerintah cenderung belum detail dan terencana mengenai satu program seperti halnya science techno park yang anggarannya dari pusat dan pelaksana utamanya adalah pemda dan universitas di daerah. Tapi banyak pemda dan universitas di daerah yang menolak. Bahkan  Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan amanat untuk membangun 43 science techno park, tapi setelah satu tahun berjalan Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya angkat tangan di tahun 2017.

“Ini karena pemerintah langsung mengadopsi digital ekonomi dari negara lain tanpa dikaji secara komprehensif dari berbagai sisi. Saya khawatir kalau program Kartu pra kerja ini akan jadi program sia-sia. Pemerintah harus fokus membuat Balai Latihan Kerja yang berkualitas,” tambahnya.