Diduga Ditunggangi, Jokowi Diminta Batalkan Pemindahan Ibu Kota Negara

22
diskusi tentang Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang digelar Indonesia Resources Studies (IRESS) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (03/09/2019). Foto Dani

Sironline.id, Jakarta – Rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara menuai sejumlah kritikan. Betapa tidak, anggaran yang mencapai Rp466 triliun yang berasal dari kerja sama dengan pihak swasta diprediksi bisa membengkak hingga 5 kali lipat.

Disamping itu, pemindahan ibu kota dinilai sangat mendadak tanpa perencanaan yang matang dan mendengar aspirasi rakyat. Apalagi diputuskan ditengah sejumlah pekerjaan rumah di sektor ekonomi, industri, kesehatan dan gelombang PHK yang tak terkendali.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemindahan ibu kota terburu-buru, sebab hingga saat ini belum ada dokumen resmi yang diajukan Pemerintah ke DPR untuk dikaji. Ia mempertanyakan urgensi pemindahan Ibu Kota negara. Menurutnya ada hal yang penting diselesaikan terlebih dulu seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, defisit transaksi berjalan, dan masalah konflik Papua.

“Pemindahan ibu kota negara ini out of the blue, tiba-tiba bicara ibu kota negara. Ini menurut saya tentu harus ada hak partisipasi publik, untuk didengarkan aspirasi-aspirasinya. Bagaimana hak partisipasi publik, atau hanya keinginan presiden?,” katanya dalam diskusi tentang Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang digelar Indonesia Resources Studies (IRESS) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (03/09/2019).

Fadli mempertanyakan sumber dana Rp466 triliun untuk mega proyek tersebut. Ia mengkritik keras langkah pemerintah yang sudah mulai membicarakan rencana investasi asing untuk pembangunan ibu kota baru, termasuk investasi dari China. Menurutnya, jika anggaran negara tidak mencukupi, lebih baik rencana pemindahan ibu kota dibatalkan saja. Mumpung skema pendanaan untuk ibu kota baru ini belum jelas.

“Skemanya seperti apa? Skema swasta dan BUMN seperti apa. BUMN aja rugi kok. Swasta-nya dalam negeri atau asing? Jangan sampai negara kita dikuasai kepentingan asing,” ujarnya

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini khawatir jika rencana pemindahan Ibu Kota hanya dalih ketidakmampuan mengatasi persoalan yang ada. Ia mengingatkan rencana Jokowi bakal terhambat beberapa regulasi.

Setidaknya ada lima undang-undang yang harus direvisi. Fadli menyebut Jokowi harus merevisi UU No.29 Tahun 2007 tentang Ibu Kota Negara, UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, dan UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Jangan sampai rencana pemindahan Ibu Kota negara yang dicanangkan Jokowi bakal bernasib sama seperti mobil nasional Esemka yang tak kunjung diproduksi massal,” katanya.

Dr. Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengatakan jika pemindahan Ibu Kota yang disebut membutuhkan biaya Rp466 triliun itu bisa membengkak hingga 5 kali lipatnya.

“Bisa jadi angka ini hanya rilis awal, nanti bisa bengkak jadi Rp 2000 triliun,” tegasnya.

Ia merinci jika pemindahan Ibu Kota yang hanya menggunakan dana APBN 19% dan sisanya dari badan usaha (swasta, BUMN, atau asing) akan diperoleh dari sewa atau penjualan Gedung-gedung pemerintah yang akan ditinggalkan pada 2024 kelak. Padahal pembangunan Ibu Kota baru ditargetkan 2020-2024.

“Dari mana uangnya?, utang lagi. Kan baru pindah 2024, berarti baru bisa bayar 5 tahun ke depan. Saya rasa ini akan sangat memberatkan penghuni karena biaya tersebut untuk lahan seluas 40 hektar dan dihuni 1.5 juta jiwa,” jelasnya.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan sarat akan permintaan pihak tertentu. Secara geopolitik Kalimantan berada di antara Pulau Jawa, Sulawesi, dan Fipilina yang dikelilingi Laut China Selatan. Dengan demikian Kalimantan menjadi epicentrum.

“Secara tren global Amerika dan China itu bersitegang di Laut China Selatan, sehingga jika kita berpihak pada China maka akan jadi sasaran tembak Amerika jika terjadi peperangan,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menegaskan agar Jokowi bukan hanya meninjau kembali rencana pemindahan Ibu Kota Negara, tetapi dibatalkan.

“Jangan basa-basi. Kita orang Melayu. Jika itu lebih banyak mudhorotnya dari manfaatnya, batalkan saja,” tegasnya.

Belum jelasnya perencanaan pemerintah yang sedang dalam proses dan kajian oleh Bappenas, Amien melihat Jokowi memimpin negara ini secara amatiran.

“Saya rasa rezim ini sepertinya akan menemui ajalnya. Kecuali segera berbenah diri. Kita doakan saja agar rezim ini bisa sampai pada tujuannya,” ucapnya.

Dari berbagai paparan narasumber yang hadir, Direktur IRESS Marwan Batubara menduga jika ada kepentingan China di balik rencana pemindahan Ibu Kota negara itu.

“Jokowi jujur saja jika ada kepentingan China, karena kita lihat China diakomodasi. Jangan seperti Esemka sampai sekarang nggak ada wujudnya sampai sekarang,” pungkasnya. (D. Ramdani)