sironline.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas tentang percepatan peta jalan penerapan industri 4.0 bersama menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019). Dalam rapat tersebut Jokowi meminta agar para menteri menyampaikan implementasi pengembangan industri 4.0. Khususnya dampak terhadap peningkatan ekonomi Indonesia di tengah tekanan ekonomi global dan revolusi industri.
“Ini telah diluncurkan dulu April 2018 dan pada rapat terbatas ini, saya ingin mendengar laporan implementasinya dan diperlukan sebagai langkah-langkah menghadapi perubahan global yang sangat cepat,” ujarnya.
Ia mengatakan implementasi peta jalan industri 4.0 perlu benar-benar dijalankan agar sektor industri nasional kian berkembang dan kuat serta memberi hasil yang positif bagi perekonomian Tanah Air. Khususnya bagi pertumbuhan industri, ekspor, dan investasi yang menjadi fokus pemerintah dalam mendongkrak laju perekonomian. Ia juga ingin implementasi peta jalan industri 4.0 bisa meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Setidaknya ada penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan dari industri 4.0.
Jokowi menjelaskan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh maka pemerintah harus berani mengeluarkan bermacam terobosan. Terobosan yang perlu dilakukan antara lain perbaikan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan membangun ekosistem inovasi industri. Selain itu, ia memandang perlu peningkatan insentif untuk investasi di bidang teknologi, mendesain ulang zona-zona industri hingga perbaikan alur aliran bahan material.
“Saya yakin kalau kita konsentrasi memperbaiki, struktur industri nasional semakin kuat, maka kita (Indonesia) akan mampu meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) secara signifikan, terutama ekspor dan investasi,” katanya.
Jokowi ingin hasil implementasi peta jalan industri 4.0 segera terasa di lima sektor prioritas, yaitu makanan dan minuman (mamin), tekstil dan busana, otomotif, kimia, hingga elektronik. “Kita (Indonesia) harus berani berubah, berani melakukan lompatan dan terobosan yang dimulai dari perbaikan regulasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi sudah meluncurkan peta jalan industri 4.0 yang diharapkan bisa membuat Indonesia berada di peringkat 10 besar negara dengan ekonomi tertinggi di tingkat global pada 2030.
Ekonom Senior CORE Indonesia, Ina Primiana mengatakan persoalan utamanya adalah pada value chain atau rantai pasok. Selama value chain atau rantai pasok belum diperbaiki maka sulit meningkatkan PDB. Kementerian Perindustrian berkaitan dengan kementerian-kementerian lain. Kalau Kementerian Perindustrian sebagai leading sector maka ada kementerian-kementerian yang harus mendukung, sehingga bisa memunculkan daya saing.
“Persoalan yang ada saat ini seperti bahan baku, infrastrukur, tenaga kerja, insentif yang diberikan, perijinandan sebagainya. Kementerian supporting harus memiliki komitmen sama untuk bergerak memajukan industri. Jangan ada ego sectoral, tetapi kementerian yang berkaitan harus bersinergi. Kalau semua kementerian memiliki komitmen yang sama maka kontribusi terhadap PDB akan tinggi dari sektor industri tersebut,” tambahnya.
Ia menilai dalam hal ini wakil presiden bisa mengarahkan hal itu. Kementerian Perindustrian selama ini bekerja sendiri sehingga sulit bergerak. Kalau ada sinergi dan punya tujuan bersama bisa memperbaiki value chain. Jadi setiap aktivitas yang ada dalam rantai pasok semua memiliki nilai, dan ujungnya adalah supaya harga produk dalam negeri kita mampu bersaing. (eka)
