sironline.id, Jakarta – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan telah mendapat mandat menyiapkan kawasan permukiman bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) ibu kota baru. “Kalau perumahan pasti disiapkan, mau ASN, TNI, Polri, DPR semua dibikin,” ungkapnya di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Sebagian besar hunian akan berbentuk rumah vertikal, bukan rumah petak yang membutuhkan banyak lahan. Skema pembangunan apartemen ini bisa melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sehingga tidak terlalu membebani APBN.
Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) ibu kota baru, disiapkan di dekat kantor pemerintahan.
Asrama untuk PNS eselon 2 dan seterusnya tersebut dibangun vertikal. Sedangkan pembangunan rumah tapak diperuntukkan bagi pejabat tinggi negara seperti menteri dan kepala sejumlah lembaga.
Khalawi menegaskan, rumah ini tidak melekat menjadi hak milik pejabat yang bersangkutan. Akan tetapi hanya sebagai rumah dinas milik negara.”Rumah negara. Saya katakan rumah dinas itu rumah negara. Nggak jadi milik. Yang milik itu rumah umum. Kalau mau beli nanti pengembang yang menyiapkan,” tambahnya.
Namun, untuk penyediaan rumah umum di kawasan ibu kota ini masih menunggu konsep makro pembangunan ibu kota baru dari Bappenas. “Untuk rumah umum nanti di-ring, di-zonasi, kita akan petakan di sana. Tapi jumlahnya masih dalam perhitungan,” urainya.
Kebutuhan awal untuk membangun kawasan permukiman di ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan mencapai Rp 190 miliar. Jumlah ini adalah taksiran nilai proyek yang akan dikerjakan di bidang perumahan mulai pertengahan 2020.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), anggaran sebesar Rp 100 miliar diperuntukkan sebagai uang muka membangun sarana/prasarana utilitas bawah tanah seperti air minum/air limbah, drainase, dan sarana/prasarana umum kawasan 2.000 hektare (ha).
Sisanya, kebutuhan Rp 90 miliar untuk konsultan urban design seluas 2.000 hektare, rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) 40 ribu hektare dan design control 180 ribu hektare, serta konsultan basic design untuk perumahan PNS.
