Menteri Jokowi Akan Diisi Kepala Daerah hingga Anak Ketua Partai?

28
Mega, Prabowo, Jokowi di kongres PDIP V di bali (dok PDIP)

Sironline, Jakarta – Pasca Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan jika kabinet Indonesia Kerja jilid II yang terdiri 45 persen parpol dan 55 persen profesional serta akan adanya sejumlah anak muda akan masuk line up menterinya sejumlah nama pun tokoh muda pun mencuat. Dari parpol misalnya, nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (41 tahun), Angela Tanoesoedibjo (32 tahun) dan Prananda Paloh (30 tahun) muncul. Sedangkan dari nonparpol ada nama CEO Bukalapak Ahmad Zaky (32 tahun), bos Gojek Nadiem Makarim (35 tahun), dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak (35 tahun).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 UUD 1945, presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. “Karena para menteri bertanggungjawab langsung kepada presiden, maka sudah sepatutnya presiden memilih orang-orang terbaik. Sehingga bisa membentuk kabinet zaken, yakni kabinet yang diisi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menangani tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang dipimpinnya,” ujar politisi partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam acara diskusi publik ‘Peluang Terselenggaranya Demokrasi Substansial dalam Postur Kabinet Jokowi Jilid II, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/08/19).

Ia mengatakan tidak perlu ada dikotomi antara kader partai politik maupun non kader partai politik. Karena di partai politik juga banyak berkumpul orang-orang profesional yang menguasai berbagai bidang keahlian. “Seringkali kita terjebak dalam paradigma bahwa kabinet yang handal ditandai dengan sedikitnya menteri yang terafiliasi partai politik. Pola berfikir ini harus diluruskan, karena menafikan partai politik sama saja menafikan demokrasi,” ucapnya.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memastikan tidak akan memberikan restu Prananda Paloh menjadi menterinya Jokowi.  Menurutnya, Prananda masih terlalu muda untuk menjabat sebagai seorang menteri. “Biar dia lebih berproses. Itu kan pandangan saya, biar fokus untuk di dewan dulu. Tapi kalau Nanda mau ya silakan saja,” katanya di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat belum lama ini.

Wasekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengaku sepakat agar anak muda diberi panggung di kabinet Jokowi mendatang.  Maman mengatakan, tantangan global ke depan sangat dinamis. Perubahan berlangsung cepat dan luar biasa. Itu sebabnya dibutuhkan sosok muda yang berani ambil risiko. “Tapi tetap harus terukur dan memiliki keberanian untuk inovasi baru,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani punya pandangan lain soal menteri muda. Menurutnya, Jokowi memang ingin menciptakan regenerasi kepemimpinan nasional. “Jadi ya sepanjang sosok muda yang matang, berintegritas dan kapabel, harus kita sambut baik,” katanya.

Terkait siapa saja politikus muda yang akan dipilih Jokowi sebagai menteri, Arsul mengaku belum mengetahui namanya, namun kemungkinan dari kalangan pengusaha start up. Meski demikian, ia berharap, komposisi menteri yang ada tidak  mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya. Jatah kursi menteri untuk PPP harus lebih banyak dari periode sekarang.

Di tempat terpisah, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan menteri yang akan mengisi di kabinet Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) nantinya harus yang visioner dan pekerja keras. Bahkan Karding menyebut calon menteri Jokowi Jilid II harus bisa lebih ‘gila’ dari presidennya. “Enggak boleh presidennya kerja keras menterinya santai-santai,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.  Menurutnya hal ini senada dengan Jokowi yang merupakan tokoh negara yang memiliki sifat bekerja cepat dan bekerja lebih keras. Dengan demikian Karding mengharapkan menterinya dapat melaksanakan visi-misi Jokowi.

Kepala Pusat Penelitian Poli­tik Lembaga Ilmu Pengetahuan In­donesia (LIPI), Firman Noor, mengatakan ada banyak elemen yang harus dipertimbang­kan. Pertama adalah kebutuhan kabinet untuk lebih melaksanakan akselerasi terhadap program-pro­gram Jokowi yang telah dicanangkan jauh sebelum dia jadi presiden. Ada beberapa program atau ide yang be­lum terealisasi. “Saya kira, dalam persoalan ini Jokowi tidak bisa mengabaikan begitu saja, meskipun sebetulnya ini kabinet dia yang terakhir, yang di sisi lain beliau punya kebebasan untuk menentukan sendiri kabi­netnya, karena tidak terikat pada kepentingan politik setelahnya,” katanya.

Menurutnya dalam menyusun komposisi kabinet yang mampu memperbaiki eko­nomi yang saat ini belum menun­jukkan tanda-tanda kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu, yang dinanti juga apakah kabinet dari sisi ekonomi ini dapat menciptakan akselerasi program. “Saya dengar memang banyak orang lama yang dipertahankan. Pertanyaannya, apakah bijak masih menggunakan orang lama di kabinetnya yang dari sisi ekonomi belum menunjukkan performa yang baik,” tegasnya. (D. Ramdani)