PR Berat Pemerintah Jokowi Hadapi Ancaman PHK

19

sironline.id, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan sekitar 10 ribu pekerja dari beragam industri di Indonesia terancam kena PHK. Dari kalkulasi KSPI, potensi PHK dari industri baja sekitar 3.000 sampai 5.000 tenaga kerja, semen 1.000 sampai 2.000 tenaga kerja, otomotif (terutama dari Nissan) 500 sampai 1.000 tenaga kerja, dan elektronik (dari Batam) sekitar 2.000 tenaga kerja.

Industri baja misalnya terpukul karena masuknya baja murah dari China. “Di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, misalnya, ancaman PHK sudah mulai terjadi setahun yang lalu. Berdasarkan informasi dari para perkerja subkon (sub kontraktor) di Krakatau Steel, sudah banyak dari mereka yang dirumahkan dan shift dikurangi,” tuturnya, Sabtu (3/8/2019).

Begitu juga dengan industri semen. Industri semen goyah karena masuknya perusahaan asing terutama dari China yang menawarkan harga jual lebih murah. Di industri elektronik, terutama dari Batam, menyebutkan Foster Electronic dan Unisem telah tutup dan terpaksa membuat para pekerja jadi pengangguran. Berikutnya industri otomotif seperti Nissan mengumumkan akan melakukan pemangkasan tenaga kerja.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati mengatakan PHK selalu menjadi ancaman karena ada pergeseran struktur ketenagakerjaan dari yang tidak  berkualitas menjadi berkualitas.  Ada perubahan teknologi  dan ancaman pasar. Misalnya perbankan sudah berubah ke otomatisasi atau jalan tol sudah pakai e-money. Begitu pun sektor transportasi dengan adanya ojek online. Di industri manufaktur, seperti kasus di Krakatau Steel itu miss-management karena sebenarnya marketnya ada.

“Tantangan ke depan di pemerintahan Jokowi adalah menyediakan SDM yang berkualitas. Banyak sektor dengan industry 4.0 sehingga pendidikan yang sifatnya kreatif tidak akan kehilangan lapangan kerja. Saat ini kita lihat sekolah-sekolah kita lambat untuk menyesuaikan diri, dengan kesiapan pengajar dan teknologinya. Ke depan tantangan kerja harus diarahkan ke sektor jasa, khususnya industri kreatif dalam arti luas. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menghadapi tantangan itu, karena saat ini sekolah kejuruan yang dijadikan contoh atau role model terbatas dari total Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Indonesia. PR besar pendidikan bukan menambah gedung tetapi meningkatkan kualitas dan sistemnya termasuk tenaga didik. Selain itu tantangan lainnya adalah memperluas pasar dan yang harus dilihat adalah sektor apa yang bisa bertumbuh seperti misalnya sektor pertanian yang harus lebih ditingkatkan ke pertanian modern,” papar Nina.

Menurutnya pasar tenaga kerja mengikuti sektor riil dan sector jasa. Sektor riil seperti otomotif saat ini juga ada pilihan transportasi online sebagai alternatif. Apalagi dengan kondisi jalanan yang macet membuat orang malas mengendarai mobil pribadi.  Sehinggga permintaan mobil berkurang yang membuat permintaan tenaga kerja menurun. Kalau sektor riilnya didominasi produk impor tentu lapangan kerja di Indonesia akan habis.

Ia menilai pemerintah tampaknya kalah cepat dengan perubahan yang terjadi di pasar, itu yang harus dikejar. Artinya masyarakat harus lebih kritis. Selain itu pasar Indonesia tergantung luar negeri, artinya kalau barang yang diimpor adalah barang manufaktur, akan membuat manufaktur kita mati.  Kalau mau bersaing, strategi industrinya harus menyeluruh,  artinya bagaimana pemerintah memberi ruang supaya pasar itu bisa hidup di Indonesia. Negara maju seperti China punya strategi bahwa barang yang masuk betul- betul diseleksi. Pemerintah juga jangan membuat sulit untuk hal- hal yang sederhana seperti ijin usaha, jadi ada PR yang harus diselesaikan secara birokrasi dan Presiden Jokowi sudah teriak-teriak soal itu.

“Kita harus bisa melihat apa yang bisa membuat market itu berjalan sehat dengan membuka dialog supaya jelas apa yang dibutuhkan pengusaha dan rakyat. Pemerintah juga harus mempermudah supaya industri dibangun di Indonesia seperti misalnya industri otomotif supaya bisa menyerap lapangan kerja,” tambahnya.  (eka)