Jakarta, SirOnline.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima delegasi Dana Moneter Internasional (IMF) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/7). Delegasi yang hadir yaitu Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dan Representatif Senior IMF untuk Indonesia James Walsh.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah hal kepada IMF mengenai situasi perekonomian di Indonesia.
“Ekonomi Indonesia relatif sedang baik di mana inflasi sekitar 4,2 persen, pertumbuhan 5,01 persen. Kemudian juga dalam situasi lain Indonesia, ekonomi dibanding negara lain kita punya debt to GDP ratio sekitar 42 persen, beberapa negara itu mencapai 100 persen. Kemudian defisit masih sekitar 4 persen dan current account 0,5 persen dan balance of trade kita 26 bulan positif terus, dan Indonesia punya foreign reserve sebesar 135 miliar Dolar AS,” ujar Airlangga dikutip keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Senin, (18/7).
Airlangga menjelaskan pemerintah tetap berharap IMF akan terus mendukung dan memberikan narasi positif terhadap perekonomian Indonesia terutama dalam menghadapi krisis global.
“Walaupun situasi perekonomian baik, kita sangat mengkhawatirkan dengan kondisi inflasi yang naik di berbagai negara. Tingkat suku bunga akan masuk rezim baru yaitu kenaikan tingkat suku bunga global dan tentu sangat mempengaruhi terhadap investasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia,” jelas Airlangga.
Baca: Banyak Negara Diisukan Bangkrut Karena Resesi Ekonomi, Ini Pengertiannya
Sementara itu, di waktu yang sama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa penilaian IMF dari beberapa sisi seperti kinerja ekonomi, sisi pertumbuhan, sisi neraca pembayaran yang mengalami surplus perdagangan selama 26 bulan berturut-turut, dan sisi inflasi yang berada di bawah 5 persen.
“Paling penting yaitu sinkronisasi dan kerja sama kebijakan moneter fiskal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk bisa menjaga untuk tetap bekerja secara harmonis karena ini akan membantu menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Sri Mulyani. (rr)
