Jakarta, SirOnline.id – PT Garuda Indonesia (Persero) terus berbenah menyelesaikan persolan utangnya. Terbaru, Garuda akan menghadapi tahapan pemungutan suara atau voting Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hari ini Jumat (17/6). PKPU merupakan proses untuk menyelesaikan utang Garuda.
Dikutip dari Kompas, Jumat, (17/6) Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan voting atas proposal perdamaian ini sudah diajukan kepada para kreditur sejak akhir Desember 2021. Setelah dilakukan pemungutan suara maka pengadilan akan mengambil putusan PKPU pada 20 Juni 2022.
Irfan menjelaskan, dalam proses pemungutan suara, Garuda memiliki target untuk memperoleh suara 50 plus 1 persen dari total jumlah kreditur (headcount). Selain itu, perlu mengejar 67 persen klaim dari kreditur non-preferen yang memiliki hak voting.
Pemungutan suara itu katanya menjadi penentu kesepakatan perdamaian (homologasi) antara Garuda dan kreditur. Oleh sebab itu, pihaknya akan memanfaatkan sisa waktu sebelum proses voting untuk bisa memaksimalkan diskusi dengan para kreditur agar mencapai persetujuan perdamaian.
“Kami tentu ketemu dengan banyak pihak secara langsung dan tidak langsung, untuk sama-sama melihat bahwa ini sebagai upaya yang positif,” ujar Irfan.
Ia pun meyakini mayoritas kreditur akan menyetujui proposal perdamaian yang diajukan perseroan. Ia mengklaim, jumlah kreditur yang berkomitmen mendukung PKPU mencapai lebih dari 50 persen.
“Level of confident kami hari ini sudah di atas 50 persen. Saya berharap level of confident ini naik seiring jam kerja,” kata Irfan.
Baca: Pegiat Filantopri Yakini Kolaborasi Bantu Indonesia Capai SDGs 2030
Berdasarkan data Tim Pengurus PKPU yang diunggah di situs resminya, Garuda memiliki total utang sebesar Rp 142,42 triliun dari 501 kreditur. Data itu berdasarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) per 14 Juni 2022.
Secara rinci, jumlah tagihan Garuda tersebut terdiri dari daftar piutang tetap kepada 123 lessor sebesar Rp 104,37 triliun. Lalu kepada 23 kreditur non-preferen sebesar Rp 3,95 triliun dan 300 kreditur non-lessor sebesar Rp 34,09 triliun. (rr)
