Infrastruktur Jalan dan Transportasi Umum untuk Mendukung Pariwisata

465
Pembangunan Kawasan Wisata Waterfront City Pangururan Kab. Samosir Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR (November 2019)

sironline.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo ingin pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan destinasi super prioritas dipercepat, sehingga dapat dipromosikan secara masif pada dunia internasional mulai tahun 2020.

Secara umum, Direktorat Jenderal Bina Marga telah mendukung Kawasan Pariwisata Nasional Prioritas melalui tersedianya jaringan jalan nasional (akses menuju pintu gerbang KSPN). Selama tahun 2015 hingga 2019 kegiatan pembangunan jalan (jalan baru ataupun menambah lajur) telah dilakukan untuk mendukung 6 dari 10 KSPN unggulan. KSPN tersebut antara lain KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Labuan Bajo, KSPN Tanjung Kelayang, KSPN Bromo-Tengger-Semeru, dan KSPN Morotai.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat mengatakan bahwa industri pariwisata merupakan salah satu sektor paling penting dari suatu negara ekonomi dengan tingkat pertumbuhan yang cepat. Pariwisata dan penumpang industri transportasi merupakan sektor yang berkaitan dan memberikan dampak besar dari laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015- 2019, ditetapkan 10 KSPN Prioritas oleh Kemenko Maritim dan Sumber Daya. Kemudian dikerucutkan kembali menjadi 5 KSPN Prioritas, lalu difokuskan pada 3 KSPN Prioritas sampai dengan tahun 2019.

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sedang menyusun Masterplan Pengembangan KSPN Danau Toba, Borobudur dan Mandalika melalui pinjaman dari Bank Dunia. Selain 3 KSPN Prioritas tersebut, berdasarkan arahan Rencana Kerja Pemerintah 2019 terdapat 4 KSPN Prioritas tambahan yang perlu didukung antara lain KSPN Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru dan Tanjung Kelayang.

Data dari Ditjen. Bina Marga Kementerian PUPR (2019) untuk KSPN Danau Toba berupa dukungan  terhadap jalan nasional (non tol)  melalui jalan lintas tengah, lintas timur, dan penghubung lintas. Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Danau Toba, berupa Jalan Lingkar dalam Pulau Samosir, yaitu ruas jalan Tomok – Ambarita – Simanindo – Pangururan – Nainggolan – Onan Runggu – Tomok 145,9 kilometer. Ada pekerjaan Jembatan penghubung Pulau Samosir, yaitu Tele – Pangururan (Tanah Ponggol).

Berikutnya adalah akses penyeberangan antara Parapat – Pelabuhan Aji Bata. Adalagi akses ke bandara antara ruas Simpang Silangit – Bandara Silangit. Untuk jaringan jalan tol, yakni rencana pembangunan jalan tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 7 (penugasan PT. Hutama Karya) dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat. Sementara untuk jalan di daerah sebagai akses pada Bandar Udara Sibisa sepanjang 6,6 kilometer.

Untuk KSPN Borobudur, penataan Poros Mendut-Pawon-Borobudur, meliputi Jembatan pejalan kaki Kali Elo, Jembatan pejalan kaki Kali Progo, Jalan lingkungan pemukiman Bojong, Jalur pejalan kaki Tepian Kali Progo, Jalan Balaputradewa, Penataan Sedang Lanag dan Wadon (Wonorejo). Kemudian penatan gerbang dan koridor Palbapang dan Blondo, gerbang rest area dan koridor Klangon-Borobudur dan koridor Kembanglimus -Borobudur, Jalur Marathon Borobudur 10K,

Untuk KSPN Mandalika, dukungan jalan nasional melalui jalan lintas Pulau Lombok. Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Mandalika. Akses Bandar Udara Internasional Lombok antara Praya – Simpang Penunjak – Tanah Awu. Adapula akses menuju KSPN Mandalika, yaitu ruas antara Tanah Awu – Sengkol – Kuta. Untuk jalan di dalam akses KSPN Mandalika belum seluruhnya terkoneksi dengan baik, sehingga dibutuhkan studi lebih lanjut terkait konektivitas jalan di dalam kawasan pariwisata

Di KSPN Labuhan Bajo, ada dukungan jalan jasional melalui jalan Lintas Pulau Flores dan Pulau Timor. Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Komodo. Jalan dalam Kota Labuhan Bajo, yaitu Jalan Waetama, Jalan Van Bekkum dan Jalan Yohanis Sahadun

KSPN Tanjung Kelayang di Belitung, bentuk dukungan mempertahankan kondisi kemantapan jalan nasional yang ada. Akses bandara, yakni Perawas – Simpang 3 Bandara. Akses KSPN Tanjung Kelayang: Junction (Simpang Lima Tanjung Pandan) – Tanung Kelayang – Tanjung Tinggi (Kecamatan Sijuk) dan termasuk jalan dalam kota

Untuk KSPN Bromo-Tengger-Semeru, dukungan jalan nasional melalui jalan Lintas Utara, Lintas Selatan dan Penghubung Lintas. Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional untuk mendukung KSPN Bromo-Tengger-Semeru, yaitu ruas jalan Lawean – Sukapura. Dukungan Jalan Tol berupa Pembangunan Jalan Tol Gempol – Pasuruan 34,15 kilometer, Pandaan – Malang 38,48 kilometer, Pasuruan – Probolinggo 38,3 kilometer, dan Probolinggo – Banyuwangi 163,8 kilometer.

Sementara yang berkaitan dengan KSPN Morotai, berupa dukungan Jalan keliling Pulau Morotai, yakni Batas Kota Daruba – Sangowo/Daeo – Berebere. Peningkatan status jalan daerah menjadi jalan nasional. Jalan keliling Pulau Morotai, yaitu Berebere – Sofi dan Wayabula –Daruba. Rencana peningkatan status jalan daerah menjadi Jalan Nasional (jika sudah fungsional), yaitu jalan keliling Pulau Morotai Wayabula – Sofi

“Untuk menyediakan  infrastruktur  yang  baik,  dibutuhkan  peran  serta  pihak- pihak   lain   diantaranya   Pemerintah   Daerah   maupun   Kementerian   terkait   untuk bersama-sama  menyediakan  infrastruktur  jalan  yang  baik  agar  memudahkan  para wisatawan dalam mengakses kawasan Pariwisata. Dengan meningkatnya kualitas infrastruktur          diharapkan jumlah mancanegara maupun domestik dapat meningkat di tiap tahunnya,” jelas Djoko.

Berikutnya, Kementerian Perhubungan membangun rute-rute jaringan fasilitas transportasi umum, baik kereta maupun bus umum menuju lokasi wisata itu. Rute tersebut awalnya dapat dikenakan tarif subsidi untuk menarik penumpang. Namun setelah mencapai demand yang mencukupi, tarif subsidi dihilangkan menjadi tarif komersial.

Kelemahan menuju akses wisata di Indonesia adalah kurang sekali tersedianya fasilitas transportasi umum. Pilihan pelancong harus membawa kendaraan pribadi yang akhirnya berujung kemacetan dan pengusaha destinasi wisata harus menyediakan lahan parkir yang luas. Lain halnya berwisata di manca negara, menuju destinasi wisata ada pilihan kereta, bus, atau taksi. “Sudah saatnya perbaikan infrastruktur jalan dapat dibarengi penataan fasilitas transportasi umum ke lokasi destinasi wisata,” tutupnya.

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR (November 2019)