sironlineid, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keinginan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke salah satu daerah di Pulau Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Di hadapan ratusan anggota parlemen, Jokowi menjelaskan, keputusan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan bertujuan jangka menengah-panjang. “Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” ujarnya.
Jokowi memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Walaupun, harus diakui kebijakan itu membutuhkan biaya yang besar. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan dana.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro turut mengonfirmasi pernyataan kepala negara. Ia mengatakan penggunaan APBN hanya akan mencapai Rp 93 triliun dari total kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota yang berkisar Rp 323 triliun sampai Rp 466 triliun.
Sementara sisanya, ditutup oleh kerja sama antara pemerintah dan swasta serta swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pihak BUMN dan swasta, lanjut Bambang, bisa menutup kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, misalnya perumahan, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan ‘tukar guling’ aset negara yang ada di DKI Jakarta untuk pembangunan ibu kota baru. Nilai ‘tukar guling’ aset bervaluasi hingga Rp 150 triliun atau jauh di atas penggunaan APBN sebesar Rp 93 triliun.
Lalu seberapa urgen pemindahan ibukota? Dalam perbincangan dengan Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai pemindahan ibukota sebagai langkah penting yang harus dilakukan saat ini. Hal ini karena ia melihat ibukota saat ini memliki banyak masalah. Mulai dari sarana transportasi, polusi udara, dan krisis air. “Jakarta yang sakit sudah terlalu lama melekat,” terang Yayat.
Jakarta menjadi pusat ekonomi juga pusat pemerintah. Ini membuat beban Jakarta semakin berat. “Jakarta sudah tidak sesuai lagi kebutuhannya karena beban masalah yang makin berat,” jelas Yayat.
Dengan perpindahan ibukota, maka kita jadi belajar menata kota sejak awal. “Mulai dari berapa penduduknya, bagaimana infrastuktur, ini bisa jadi kota percontohan yang dibangun oleh pemerintah, bukan oleh swasta. Dengan kota yang dibangun pemerintah, maka akan mengutamakan standar pelayanan dan memperhatikan ekosistemnya,“ kata Yayat.
Ibukota baru ini fungsinya untuk pemerintahan. Nanti akan dikelola bukan oleh gubernur atau walikota tapi oleh badan otoritas. Badan ini yang akan merencanakan, memanfaatkan dan memelihara gedung maupun beragam fasilitas pemerintahan. Dengan adanya ibukota baru maka diharapkan makin harmoni dengan alam. “Kota ini bisa jadi indikator untuk tolak ukur pembangunan kota selanjutnya,” ucap Yayat. “Kota itu harus memperbanyak ruang terbuka hijaunya. Kota yang tidak terbelenggu dengan polusi udara. Kota yang berbasis pejalan kaki. Kota ini jadi role model,” sambungnya.
Diakui Yayat bahwa biaya yang dibutuhkan tidak sedikit untuk membangun ibukota baru. Namun, tidak semua biaya ditanggung pemerintah. Pemerintah hanya menanggung 10% saja.
Ke depannya dengan ibukota baru, ini menunjukkan etalase baru, wajah Indonesia 2045. “Ada tantangan, tapi kita pasti bisa menampilkan wajah Indonesia yang produktif,” tutup Yayat. (dess)
