PDIP Tegaskan Tak Ada Tekanan pada Jokowi Soal Susun Kabinet

24
Politik-Diskusi Hiruk Pikuk Politik Pasca Pemilu

Sironline, Jakarta – Harus diakui, Pemilu 2019 menimbulkan banyak kegaduhan. Mulai dari sengitnya rivalitas Capres-Cawapres di pesta demokrasi lima tahunan itu, hingga imbasnya pada polarisasi dalam masyarakat. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan pasca berakhirnya kontestasi politik, tak ada lagi istilah koalisi atau oposisi pemerintah. Istilah tersebut hanya digunakan selama masa pemilu. “Parpol ini berkoalisi pada saat pilpres, selesai pilpres, selesailah sudah koalisi. Tidak ada yang namanya koalisi pasca-pilpres apalagi koalisi oposisi. Ke depan, setiap parpol otomatis memiliki fungsi pengawasan, bukan karena parpol bergabung dalam satu koalisi pemerintahan lalu kemudian hak pengawasannya hilang, tidak demikian,” katanya dalam diskusi ‘Hiruk-Pikuk Politik Pacsa Pemilu di Neighbor Cafe Spot, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut ia menilai partai-partai boleh saja mengajukan sejumlah nama sebagai calon menteri. Bahkan partai politik boleh mengusulkan 10 calon, 40 calon menteri dan sebagainya, tapi pada akhirnya tergantung wewenang prerogatif Jokowi untuk menyusun kabinet. “Pengalaman hampir 5 tahun menjadi Presiden, Jokowi sudah melampaui masa kritis, masa sulit memimpin bangsa ini, sekarang Presiden sudah lebih paripurna memimpin bangsa ini. Saya yakin pengalaman dan kearifan beliau dalam memimpin bangsa ini akan sangat bijaksana dalam menyusun, merumuskan, postur kabinetnya demi kepentingan dan kemaslahatan bangsa yang lebih besar lagi,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada tekanan dari parpol koalisi terhadap Jokowi dalam menentukan kabinet. “Bagi kami (red-PDIP), penyusunan kabinet harus dengan kontemplasi dan data profil calon-calon yang ada. Presiden juga punya opsi-opsi. Itulah yang harus dibahas sehingga tidak ada tekanan dalam menyusun hal itu (kabinet),” paparnya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat

Menurutnya, peran partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) adalah memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Sehingga, harus menegaskan hak presiden dalam menyusun kabinet. “Peran partai yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Ya peran partai itu kan terkait strategi memobilisasi rakyat. Peran parpol nggak bisa meniadakan hak presiden. Itu ditunjukkan oleh Ibu Megawati ketika menjadi presiden saat menyusun kabinet,” tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dalam pemilihan Kabinet Menteri Jilid II periode 2019-2024. Ia mengatakan dengan masuknya sejumlah nama tersebut, membuatnya lebih mudah untuk memilih. “Soal kabinet, saat ini sudah mulai masuk nama-nama. Kita mengumpulkan pilihan, jadi memilihnya lebih mudah karena banyak alternatif,” kata Jokowi usai makan siang di Rumah Makan Mbah Karto, Sukoharjo beberapa waktu lalu. (D. Ramdani)