Gerindra dan Demokrat Tegaskan Rekonsiliasi Upaya Tak Bersyarat

25

sironline.id, Jakarta – Menarik memang menyikapi kancah perpolitikan saat ini. Waktu yang cukup panjang pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih hingga pelantikan, membuka ruang bagi partai-partai yang sebelumnya menjadi rival pada kontestasi pemilu 2019 untuk kembali berjabat tangan. Istilah rekonsiliasi pun menyeruak pasca-bertemunya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan rivalnya Jokowi di stasiun MRT yang dilanjutkan pertemuan Prabowo dengan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya Demokrat telah melakukan pertemuan dengan Jokowi yang diwakili putra Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di istana Presiden.

Merapatnya partai-partai oposisi pada pemerintahan yang akan datang menimbulkan sejumlah tanya. Rekonsiliasi bagi-bagi jatah? Dalam diskusi yang diusung Vox Point Indonesia di Pasar Baru, Jakarta Pusat belum lama ini, politisi dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat menegaskan rekonsiliasi yang dilakukan oleh ketua umum kedua partai dengan Presiden Joko Widodo adalah upaya tidak bersyarat. Keduanya menegaskan rekonsiliasi bukan lantaran jabatan. “Jadi rekonsiliasi harus kita tempatkan di atas. Tidak enaklah rekonsiliasi disambung bagi-bagi jabatan, seakan-akan kalau tidak ada jabatan, tidak ada rekonsiliasi. Mau ada jabatan atau tidak ada jabatan rekonsiliasi itu tugas kita bersama,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Jensen Sitindaon.

Ia mengatakan langkah rekonsiliasi adalah kewajiban yang diemban partai untuk mendinginkan suasana setelah Pemilu 2019. Partai Demokrat, menurut Jensen, sejak awal sudah memiliki visi tersebut, tidak peduli apakah akan dilibatkan oleh calon presiden terpilih di kabinet atau di pemerintahan yang berikutnya. Demokrat bahkan tak peduli apakah presiden terpilih akan bertemu SBY sebagaimana pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di gerbong MRT. Bagi mereka terpenting adalah mendinginkan suasana pasca pemilu yang menjadi kewajiban setiap partai politik. “Delapan setengah bulan kita hidup di suhu yang panas. Jadi setelah itu selesai, marilah kita sejukkan,” tegasnya.

Menurutnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bisa saja bertemu dengan Jokowi dan tokoh lainnya pada 17 Agustus mendatang. Sebab, pada hari tersebut seluruh masyarakat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Istana Presiden pasti menggelar upacara yang mengundang para presiden terdahulu. “Karena kalau kita bicara Agustus ini ada juga 17 Agustus dimana mantan-mantan Presiden juga hadir di Istana. Bisa sajakan ketemu di situ kalau memang nanti Pak SBY datang yah,” ujarnya.

Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bukanlah rekonsiliasi bersyarat ditukar jabatan di pemerintahan atau kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya, pertemuan itu membuka ruang untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat kontestasi Pilpres 2019. Salah satu efek pertemuan ini dari 400 orang pendukung Prabowo yang ditahan, sekitar 200 lebih penahanannya ditangguhkan.

Menurutnya, Gerindra tidak pernah mensyaratkan harus mendapat kursi Ketua MPR. Namun, sebagai partai pemenang kedua di legislatif, tentu bila diberi kesempatan menjadi pimpinan MPR, partai pimpinan Prabowo itu akan menyiapkan kader terbaik sebagai bentuk sumbangsih kepada bangsa dan negara. “Tapi kita juga tidak munafik, sebagai partai peraih suara terbanyak kedua, kalau seandainya diberikan kesempatan untuk mendapatkan salah satu pimpinan MPR dan kita bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan negara, tentu kita akan mengusulkan calon kita,” tegas Andre.

Ia menyampaikan sampai hari ini partainya belum punya keputusan resmi terkait apakah akan gabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi. “Kita serahkan semua ke Pak Prabowo, mau di luar atau di dalam kami akan siap. Kita tunggu pengumuman resmi dari Prabowo saja, yang penting sekarang kan sudah guyub,” tambahnya.

Sementara itu terkait perebutan jabatan Ketua MPR dan pembentukan kabinet menjadi ‘pertarungan’ lanjutan antara kubu 01 dan 02, Hanta Yudha Direktur Poltracking mengatakan ada 3 rekonsiliasi yakni, rekonsiliasi untuk Ketua MPR, Kabinet, dan Pemilu 2024. Menurutnya prediksi ‘bagi-bagi’ kursi kepada partai politik dalam kabinet Presiden Jokowi yakni, PPP (1 kursi), NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (masing-masing 3), Golkar (4), PDIP (6-7). Belum lagi kemungkinan untuk Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, dan Perindo. Selebihnya diambil dari kalangan profesional.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari mengatakan pertemuan Poros Teuku Umar seolah memberi ruang bagi Gerindra untuk jabatan Ketua MPR yang tidak diinginkan partai pendukung Jokowi. Pertarungan berikutnya adalah posisi Ketua DPR bisa diperebutkan oleh Puan Maharani atau Ahmad Basarah. Selain itu pertarungan memperebutkan kursi kabinet hingga pertarungan menuju Pilpres 2024.

Menurutnya rekonsiliasi pertemuan Prabowo-Mega juga harus diikuti semua rakyat. Pasalnya, saat ini paling tidak ada tiga poros politik. Pertama Poros Teuku Umar (pertemuan Mega-Prabowo). kemudian Poros Gondangdia (pertemuan partai politik pengusung Jokowi minus PDIP) dan keduanya menimbulkan poros non blok atau poros ketinggalan kereta. “Saya kira bicara siklus politik, mudah dipahami. Ada masa kompetisi, masa rekonsiliasi, masa konsolidasi dan masa eksekusi sebelum kembali kompetisi (pemilu). Yang namanya koalisi saat pemilu, selesai sudah bubar,” paparnya.

Mewakili Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI), Pdt Saut Sirait menegaskan dalam tiap pemilu selalu muncul dua narasi, yaitu narasi pemilu dan narasi rakyat. Pertemuan Jokowi–Prabowo dan Mega–Prabowo itu narasi rakyat. “Ini keberhasilan Jokowi, Mega dan Prabowo membaca narasi rakyat. Jadi pemilu Indonesia berjalan sangat baik. Maka Pertemuan Jokowi, Megawati dan Prabowo adalah pramagtisme kebangsaan,” tutup mantan Komisioner KPU ini. (D. Ramdani)