Pemindahan Ibu Kota Berdampak Terhadap Industri

30
acara diskusi Law and Regulation Outlook 2020: the Future of Doing Business in Indonesia yang diadakan Dentons HPRP di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

sironline.id, Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi dampak pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,2 persen. Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Prawiradinata mengatakan, Balikpapan dan Samarinda akan menjadi kota pendukung sekaligus fasilitator ibu kota baru. Diharapkan dalam jangka panjang, ibu kota baru akan merangsang ekonomi di wilayah Timur Indonesia. “Samarinda dan Balikpapan 20-30 tahun lagi akan jadi kota metropolitan baru,” kata Rudy di acara diskusi Law and Regulation Outlook 2020: the Future of Doing Business in Indonesia yang diadakan  Dentons HPRP di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Ia juga menilai kehadiran ibu kota baru akan mendorong pertumbuhan penduduk dan produk domestik bruto (PDB). Sebagai gambaran di Tiongkok, setiap pertumbuhan 1 persen penduduk akan meningkatkan 3 persen PDB per kapita, sementara rata-rata kota di Asia Pasifik setiap pertumbuhan 1 persen penduduk mendorong 2,7 persen pertumbuhan PDB per kapita. “Sedangkan di Indonesia dampaknya masih kecil, setiap 1 persen pertumbuhan penduduk berdampak pada 1,4 persen PDB per kapita,” katanya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman yang juga hadir di acara tersebut mengatakan pemindahan ibu kota berpengaruh terhadap industri. Dalam jangka pendek yang akan terdorong produktivitasnya adalah industri seperti mineral olahan, baja olahan, mesin dan peralatan, kimia, tekstil, mineral, komunikasi, transportasi darat, minyak dan gas. Dalam jangka panjang, industri yang terdampak signifikan hampir sama. Dalam jangka panjang baja olahan juga akan meningkat produktivitasnya, begitu pula  sektor pertahanan, administrasi, pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya pemindahan ibu kota juga akan banyak menyerap tenaga kerja di sektor pertanian dan pengolahan industri pertanian, karena pemindahan jumlah tenaga kerja minimal 180 ribu orang di tahap pertama harus berkaitan dengan penyediaan pangan termasuk industri tekstil  dan air. Industri tersebut akan dibutuhkan saat ibu kota negara baru pindah ke Kalimantan Timur.

Meski demikian, dalam jangka panjang Sulawesi Selatan akan mendapatkan dampak dari jumlah konsumsi di wilayah ibu kota baru. Namun di Kalimantan yang terdampak hanya Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Harga- harga barang di Kalimantan Timur juga akan naik seiring dengan meningkatnya  permintaan dalam jangka pendek.

Pemindahan ibu kota dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan mendorong pemerataan pembangunan. Namun ia mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota bukan memindahkan  pusat bisnis, melainkan tata kelola pemerintahan. Mestinya tata kelola pemerintahan ini nantinya bisa menstimulus ekonomi. “Oleh karena itu kami menyarankan, perlu ada linkage  antar sektor maupun antar wilayah. Ibu kota lama harus bisa menjadi back up untuk ibu kota baru. Linkage ini perlu diperkuat untuk mendorong nilai tambah perekonomian supaya pertumbuhan ekonomi ibu kota meningkat,” pungkasnya.