Sironline.id – Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai wajar jika seluruh parpol koalisi Jokowi saling bersaing untuk mengincar jabatan Jaksa Agung, termasuk Partai NasDem.”Jaksa Agung itu jabatan politik. Tidak ada hubungan dengan mempertahankan [posisi], tetapi yang jelas karena semua melirik [kursi Jaksa Agung], maka NasDem tetap melirik [posisi itu], boleh kan?” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2109).
Ia menambahkan, orang yang menempati posisi Jaksa Agung harus memiliki pengalaman luas di bidang penuntutan. Sehingga posisi itu boleh saja diisi oleh kader partai maupun orang non-parpol. Sama halnya dengan menteri di bidang ekonomi yang bisa dipegang oleh kader partai maupun profesional.
Namun ia membantah hubungan partai-partai koalisi Jokowi renggang karena berebut posisi Jaksa Agung. “Kan itu [Jaksa Agung] saya katakan sekali lagi jabatan politik. Kalau ada pernyataan yang sedikit berseberangan di antara parpol koalisi, tidak ada hubungan dengan persoalan Jaksa Agung,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah telah melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta jabatan Jaksa Agung tetap dipegang HM Prasetyo. “Dalam hal itu tidak pernah,” kata Surya Paloh di Yogyakarta, Selasa (30/7/2019).
Surya Paloh mengatakan HM Prasetyo telah diberhentikan dari kepengurusan Partai Nasdem sebelum dilantik menjadi Jaksa Agung. “Prasetyo begitu dia mau menjabat Jaksa Agung dia diberhentikan oleh NasDem supaya dia bekerja konsentrasi, komandannya satu presiden,” tambahnya.
Ia pun menyerahkan kepada Jokowi untuk menunjuk posisi Jaksa Agung di periode berikutnya. Termasuk apakah Prasetyo dipilih kembali atau tidak, hal itu ia serahkan ke Jokowi. ” Jadi kalau mau evaluasi baguskah, kurangkah, itu hak presiden,” katanya.
Ketua DPP Partai NasDem, A. Effendy Choirie juga mengatakan jabatan atau kursi Jaksa Agung tidak harus dipegang oleh partainya pada kabinet ke-2 Presiden Joko Widodo. Hal yang sama juga berlaku bagi kursi Kementerian Agama yang saat ini juga dipegang oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Sebetulnya Jaksa Agung itu jangan ada kavling-kavling. Kalau kemarin Menteri Agamanya PPP terus selamanya PPP itu jangan. Nggak bagus,” ucap Effendy dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini pada Sabtu (27/7/2019).
Ia menyerahkan penuh kewenangan ini pada Presiden Jokowi di periode ke-2 ini. Hal yang sama juga berlaku pada nasib posisi menteri-menteri yang ia klaim akan membiarkan Jokowi menentukannya sendiri. “Kalau kursi 1.000 persen itu hak Presiden. Bagi NasDem tidak akan menyombongkan diri ini orangnya kami, tidak minta sekian-sekian kursi,” jelasnya. (Dani)
