sironline.id, Jakarta – Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu per 15 Agustus 2019 menunjukkan porsi investor asing di outsanding Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah mencapai 38,49 persen atau Rp1.005 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kepemilikan asing di SBN terus turun hingga 20 persen dari porsi saat ini yang mencapai 38,49 persen. Ia menginginkan basis investor domestik dalam kepemilikan instrumen utang pemerintah itu terus naik agar kerentanan dari gejolak eksternal seperti saat ini tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan domestik.
Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai dilihat dari pemberian peringkat utang, Indonesia memang telah mendapatkan kepercayaan dari investor dari kompaknya 3 lembaga rating, S&P, Moody’s dan Fitch yang memberikan rating investment grade pada Indonesia, hal ini berarti pasar Indonesia begitu potensial dan resiko gagal bayar sangat kecil khususnya di investasi portofolio.
Namun catatan penting dari hal ini menurut Yusuf adalah ada resiko dari masuknya investasi portofolio, resiko terbesarnya ialah investasi sangat rentan keluar secara tiba-tiba dari pasar Indonesia ketika terjadi dinamika ekonomi global. Contoh terbaru jika berbicara SBN ialah pada Oktober tahun lalu. Pada saat itu aliran investasi asing tiba-tiba keluar dari pasar SBN, seperti yang terlihat dari berkurangnya porsi kepemilikan asing dari 40% menjadi 37%. Dampaknya permintaan terhadap US Dollar meningkat dan akhirnya menjadi salah satu faktor melemahnya nilai tukar rupiah. Saat itu depresasi rupiah terhadap US Dolar mencapai -12,4%.
“Lalu pertanyaanya apakah tingginya kepercayaan asing seperti argumen OJK buruk bagi investasi Indonesia? Tentu tidak, tergantung instrumen investasinya. Saat ini Indonesia juga membutuhkan kepercayaan asing dalam bentuk investasi langsung atau biasa dikenal dengan Foreign Direct Investment (FDI). Investasi ini selain lebih tidak rentan terhadap sudden capital outflow, juga bisa memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian secara luas,” tambahnya.
Yang harus dilakukan pemerintah untuk SBN perlu memperdalam pasar keuangan agar instrumen invesatasi SBN bisa dimilki oleh kalangan masyarakat luas. Edukasi dan sosialisasi tentang produk ini perlu digalakkan agar pemerintah bisa menarik dana SBN dari masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan kepecayaan asing agar mau meningkatkan investasi FDI-nya di Indonesia. pemerintah harus melakukan perbaikan struktural ekonomi. Beberapa hal diantaranya dengan mengalakkan reindustrialisasi, meningkatkan daya saing tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara Kementerian /Lembaga baik di pusat dan di daerah, dan yang tidak kalah penting menjaga stabilitas politik dan keamaan. Beberapa faktor inilah yang akan mendorong ketertarikan asing untuk berinvestasi di Indonesia khususnya investasi FDI. (eka)
