sironline.id, Jakarta –Ekonomi Indonesia pasca pandemi diharapkan tidak hanya recovery saja tetapi mampu mencapai ekonomi yang kuat, berdaya saing dan lebih sustainable.
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finace (Indef) Berly Martawardaya mengatakan bahwa negara di Asia contohnya Korea Selatan, memiliki impor yang cukup tinggi pada 2019 dengan total sekitar US$620 miliar sepanjang tahun, tetapi tidak membuatnya miskin. Kondisi ini bisa terjadi karena nilai impornya berbanding lurus dengan ekspornya. “Malaysia banyak impor mesin dan bahan manufaktur. Tapi ekspor manufakturnya lebih banyak lagi karena Malaysia sudah menjadi salah satu titik produksi global supply chain salah satu perusahaan otomotif besar asal Jepang,” katanya melalui diskusi virtual beberapa waktu lalu.
Hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Berly menjelaskan bahwa pada 2018 nilai impor Indonesia berada di bawah Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Akan tetapi dari sisi neraca dagang, Tanah Air paling sering negatif mulai dari tahun 1990. Di sisi lain, rasio ekspor ke produk domestik bruto (PDB) Indonesia sangat rendah. Barang-barang yang diekspor mayoritas produk teknologi murah dan minim nilai tambah dengan persentase di bawah 40 persen.
Ekspor Indonesia kebanyakan hasil tambang dan pertanian seperti sawit, karet, sedangkan yang diimpor mayoritas bahan baku dan bahan penolong. Berdasarkan data tersebut, ekonomi Indonesia relatif tertutup dan kecil rasio perdagangannya terhadap PDB.
Ia pun menyarankan agar pemerintah mengurangi impor barang-barang yang bersifat konsumtif seperti jam, sepatu, dan tas. “Tapi impor bahan modal dan bahan baku justru dibutuhkan. Kalau dihentikan, industri dalam negeri yang terganggu,” jelasnya.
Selain itu dengan memperkuat rantai produksi (value chain domestik) manufaktur dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi. Selanjutnya, iklim bisnis harus bagus dan korupsi harus ditekan. Pemerintah juga perlu mengembangkan Export Processing Zone (EPZ) dengan zero tarif dan export only.
Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menambahkan setelah terjadi booming e-commerce pada 2015, terjadi kenaikan impor barang konsumsi cukup besar meskipun porsinya masih di bawah 10%. Sementara untuk impor bahan baku porsinya kalah, meskipun tumbuh tapi kalah cepat dibandingkan pertumbuhan impor barang konsumsi.
“Jika kita tidak mempersiapkan daya saing produk lokal maka yang terjadi adalah digitalisasi ini bisa menyebabkan deindustrialisasi. Kecuali kalau kita mempersiapkan daya saing produk lokal dengan sangat baik,” jelasnya.
Ia menilai kerjasama perdagangan bebas tanpa penyiapan yag cukup matang akan berdampak terhadap adanya ancaman defisit neraca perdagangan, trade creation effect yaitu peluang peningkatan kesejahteraan negara mitra yang lebih besar dibanding Indonesia, mayoritas industri mengalami peningkatan impor. “Imporyang pelru diatur misalnya impor barang melalui e-commerce untuk memberikan kontribusi kepada UMKM dalam menyediakan produk lokal,” tambahnya.
Negara-negara lain mengendalikan impor dengan menerapkan non tariff measures yang semakin besar, namun tariff measures semakin turun. Namun di Indonesia, non tariff measures (NTM) relatif lebih sedikit dibanding negara lain yaitu 325 NTM, sementara Thailand sebesar 1181 NTM, Australia sudah 995 NTM, Amerika Serikat sebesar 6195 NTM, artinya AS mengatur impor produk sebanyak 6195 supaya tidak sembarang masuk, dan harus sesuai standar untuk melindungi konsumen dan produsen di AS.
“Harus ada penyiapan dari hulu ke hilir untuk menambah NTM. Namun saat ini industri lokal masih memiliki utilisasi cukup rendah yang menyebabkan ketidaksiapan produk lokal dalam mensubsitiusi produk impor, sehingga pada akhirnya permintaan terhadap produk impor khususnya barang konsumsi semakin besar. Untuk itu perlu persiapan dengan strategi bertahan untuk produk-produk impor perlu diatur sembari memperkuat industri- industri yang bisa diarahkan untuk memproduksi produk- produk subtitusi impor,” jelasnya.
Berdasarkan technology group, pergeseran ekspor manufaktur Indonesia ke arah produk-produk yang bernilai tambah tinggi (upgrading) relatif berjalan lambat. Indonesia masih berkutat pada ekspor produk bernilai tambah rendah, berbeda dengan negara –negara tetangga yang dulu ekspor barang bernilai tambah rendah tapi sekarang banyak melakukan ekspor produk -produk bernilai tambah tinggi. “Jadi dalam kerjasama perdagangan, peran kita hanya mensuplai produk-produk bernilai tambah rendah. Value added kita sulit meningkat kalau terus ekspor manufaktur bernilai tambah rendah apalagi berbahan mentah,” jelasnya.
Dalam Global Value Chain (GVC), posisi Indonesia juga masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain yaitu sekitar 43,5%. Rendahnya tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC disebabkan karena Indonesia masih berproduksi pada intermediate goods yang nantinya akan kembali dibeli setelah menjadi barang jadi dan Indonesia juga masih bergantung pada ekspor hasil komoditas sumber daya alam yang memberikan valuer added rendah .
Nilai tambah luar negeri dalam ekspor Indonesia juga masih rendah sebesar 12%, tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Singapura sebesar 41,7% dan Thailand 39%, sehingga perlu road map untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor dalam rantai global supply.
Indonesia juga dinilai masih dalam proses transisi dari komoditas ke limited manufacturing dalam GVC. Struktur ekspor Indonesia masih didominasi produk primer dan industry low tech , sementara impornya didominasi industri medium-high tech dan jasa.
“Penguatan produk industri lokal sangat penting bagi perekonomian karena kalau industri tumbuh maka ekonomi pasti tumbuh. Pemerintah perlu memperkuat nilai tambah dengan mengimpor bahan baku dan mengatur impor barang-barang konsumsi yang bsia dibuat di dalam negeri. Apalagi investasi yang masuk ke dalam negeri juga belum signifikan mendorong pertumbuhan industri,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan daya saing produk dalam negeri akan memperkuat struktur industri dan nilai tambah domestik, meningkatkan nilai tambah dan memperbesar peran dalam Global Supply Chain, mampu mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja, memberikan sumbangan lebih besar terhadap penerimaan negara. Selain itru substitusi impor dan pengembangan ekspor yang dilakukan banyak negara terbukti mampu meningkatkan perolehan devisa yang lebih optimal.
