sironline.id, Jakarta – Utang pemerintah per akhir Desember 2019 mencapai Rp4.778 triliun. Angka tersebut mnurun Rp 36,31 triliun dibandingkan dengan November yang sebesar Rp 4.814,31 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di level 29,8 persen. Ia mengklaim rasio tersebut aman karena masih di bawah 30 persen. “Rasio utang Indonesia terkendali dijaga di sekitar 30 persen terhadap PDB. Ini relatif di bawah tingkat rasio utang di antara negara-negara emerging market,” jelasnya, Selasa (7/1).
Ia menjelaskan rasio utang Filipina mencapai 38,9 persen terhadap PDB, Malaysia 55,6 persen terhadap PDB, dan Singapura 113,6 persen terhadap PDB. Data Kemenkeu menunjukkan rata-rata rasio utang negara maju mencapai 102 persen terhadap PDB dan negara berkembang 50,6 persen terhadap PDB.
Meski demikian jika dihitung selama satu tahun penuh, maka utang pemerintah selama tahun 2019 naik Rp 279,44 triliun. Pada Januari 2019 jumlahnya Rp 4.498,56 triliun dan pada Desember 2019 sebesar Rp 4.778 triliun. Jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 4.778 triliun juga mengalami kenaikan Rp 359,7 triliun jika dibanding dengan posisi Desember 2018 yang sebesar Rp 4.814,31 triliun.
Sepanjang 2019 pemerintah juga telah melakukan pembayaran bunga utang sebesar Rp275,5 triliun. Realisasi pembayaran bunga utang semakin meningkat dalam empat tahun terakhir. Pembayaran bunga utang pada 2015 sebesar Rp156 triliun, 2016 sebesar Rp182 triliun, 2017 sebesar Rp216 triliun, dan 2018 sebesar Rp256 triliun.
Sementara itu Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2019 mencapai US$ 129,2 miliar, naik dibanding bulan sebelumnya sebesar US$ 126,6 miliar. Peningkatan cadangan devisa antara lain didorong oleh penarikan utang luar negeri pemerintah.
Direktur Eksekutif Onny Widjanarko menjelaskan, perkembangan cadangan devisa dipengaruhi oleh penarikan utang luar negeri pemerintah, penerimaan devisa migas, dan penerimaan devisa lainnya. Posisi cadangan devisa pada Desember 2019 setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. “Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (8/1).
BI juga menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. (eka)
