Sironline.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan maafnya pada semua partai pendukung yang telah mengantarkannya terpilih sebagai Presiden periode kedua. Jokowi mengatakan hanya bisa memilih 34 dari 300 nama yang diserahkan untuk dipilih sebagai menteri. Ia menjelaskan, dalam demokrasi wajar ada yang terpilih atau tidak terpilih di kabinet. Sebab, untuk memilih kabinet diperlukan proses seleksi. “Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang dan mungkin sebagian yang hadir juga ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodir semuanya karena sekali lagi ruangnya hanya 34,” tutur Jokowi ketika membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).
Dalam acara tersebut, hadir kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Seperti diketahui, Partai Hanura mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu, namun tak satupun jabatan diberikan pada kader Hanura, baik sebagai menteri, pejabat setingkat menteri atau wakil menteri.
Menyikapi sikap Jokowi yang meminta maaf pada para pendukungnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan permintaan maaf Presiden Jokowi menunjukkan sikap kerendahan hatinya meskipun memiliki wewenang dan hak mutlak dalam penyusunan kabinet. “Artinya, Presiden menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang rendah hati. Sehingga beliau menunjukkan Presiden punya hak prerogatif, tapi dalam hal menyusun tidak bisa kita lihat menyenangkan semua pihak,” kata Hasto di GOR Bulungan, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Lebih lanjut Hasto mengatakan pemimpin memiliki tugas berjuang bagi bangsanya. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Ia pun menyampaikan salah satu pernyataan pendiri Apple Inc, Steve Jobs: ‘If you want to make everyone happy, don’t be a leader, sell ice cream’. “Pemimpin itu menurut Steve Jobs, bukan penjual es krim yang membuat semuanya senang. Pemimpin itu memegang tanggung jawab bagi kemajuan. Sehingga tolak ukurnya pada keputusan politik penikmat tujuan bangsa dan juga kesediaannya memikul tanggung jawab itu. Jadi bukan pada kemampuan menyenangkan semua pihak,” jelasnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan wajar saja Jokowi tidak memasukan semua partai koalisi pendukungnya ke dalam kabinet. “Ya jadi gak mungkin semua bisa masuk ke kabinet, jadi membangun bangsa itu kan gak harus di kabinet, bisa saja partai tersebut membantu Jokowi di luar kabinet bisa di tempat yang lain,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Seperti diketahui Jokowi telah melantik 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri dan 12 wakil menteri. Meski demikian, Puan menegaskan jika pemberian menteri dan wakil menteri yang dilantik bukan untuk mengakomodir partai politik. Menurutnya ada porsi kementerian yang besar dan perlu ditambahkan wakil menteri. Sehingga, ia membantah sebagai bagi-bagi kursi menteri. “Jokowi memilih orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bisa bekerja serta mempertimbangkan urgensi wakil menteri. Kementerian itu banyak sekali permasalahannya juga banyak hal-hal yang harus diselesaikan jadi insyaallah dengan adanya wamen bisa membantu menteri dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut lebih cepat dari periode lalu,” tegasnya. D. Ramdani
