More

    Ketua DPR Pastikan AKD) Rampung Sebelum Presiden Dilantik

    BACA JUGA

    Sironline, Jakarta – Pasca terpilih sebagai Ketua DPR, politisi PDIP Puan Maharani tancap gas melakukan kordinasi dan sejumlah rapat dengan anggota dewan. Salah satunya rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau formasi DPR. Puan menegaskan jika semua partai akan mendapatkan porsinya masing-masing.

    “Pimpinan itu kan terdiri dari ketua dan wakil ketua sesuai dengan proporsionalitas yang ada, sesuai dengan UU MD3 kan memang semua itu akan proporsional sesuai dengan perolehan kursi atau suara saat pemilu. Namun, saya berharap bahwa semua proses ini tetap aja akan kita lakukan secara musyawarah mufakat,” papar pimpinan rapat Puan Maharani yang didampingi Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (07/10/2019).

    Penentuan AKD didahului rapat pimpinan DPR dan akan dilanjutkan dengan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi. “Kemudian diteruskan rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi terkait dengan penentuan AKD-AKD. Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan ditentukan, kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi,” tambahnya.

    Hasil rapat tersebut telah disepakati 11 komisi, kemudian terkait dengan BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen), terkait dengan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara), itu sudah disetujui.

    “Namun ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat serta mempersilakan fraksi-fraksi melakukan lobi. Prinsipnya, semuanya ini ya nggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali,” imbuhnya.

    Puan berharap pimpinan AKD dapat secepatnya disahkan dalam rapat paripurna. Ia menargetkan pengesahan itu sudah dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

    “Secepatnya (disahkan di rapat paripurna). Kalau bisa minggu ini, minggu ini. Kalau belum bisa minggu ini, minggu depan masih ada waktu. Ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20 (Oktober),” ujar Puan.

    Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPR terdiri atas para pimpinan komisi dan pimpinan badan. Pimpinan AKD meliputi 11 pimpinan komisi yang terdiri atas satu ketua dan 3 wakil ketua, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Legislasi (Baleg), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Tak seperti periode lalu, karena pimpinan Komisi dan AKD periode ini dibagi secara merata  berdasarkan perolehan kursi, maka Gerindra akan mendapatkan jatah 2 Ketua dan 9 Wakil Ketua Komisi dan AKD.

    “Kalau ini kan sudah ketahuan dengan komposisi perolehan suara pemenang pemilu, perolehan kursi. Kita sudah tahu bahwa sepertinya Gerindra itu akan mendapatkan dua pimpinan, sembilan wakil pimpinan, misalnya begitu,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    Dasco mengaku Komisi dan AKD apa saja yang akan diduduki oleh Gerindra, hal itu masih akan dibahas bersama-sama dengan Fraksi Gerindra, dan fraksi lainnya. Namun yang pasti, berdasarkan metode sainte lague. Menurutnya sudah ada mekanismenya dimana masing-masing fraksi berdasarkan urutan terbanyak memilih Komisi dan AKD, jika ada fraksi yang pilihannya tidak terpenuhi maka itu bagian dari risiko.

    “Kan itu urutan ngambil kan, ya itu risiko, musti dihadapi. Kecuali nanti antar pimpinan partai, fraksi itu kemudian ada musyawarah, dia mau tukar-tukaran ya itu monggo. Ini kan kita dikasih kesempatan untuk pimpinan fraksi lobi-lobi,” kata Dasco.

    Senada dengan Gerindra, Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan, saat ini para pimpinan fraksi tengah melakukan lobi terkait pimpinan dalam susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). PDI-P diprediksi dapat mengisi 4 Ketua dan 14 Wakil Ketua dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR.

    “Ketuanya ada empat (ketua) kalau proposional, kan ini gampang enggak ada ribut. PDI-P ketuanya dapat, wakil ketua dapat empat belas,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Bambang mengatakan, PDI-P mengincar komisi yang dapat memiliki pengaruh pada elektoral partai. Bambang mencontohkan, komisi yang menjadi incaran seperti Komisi X, IV dan VIII karena dinilai dapat meningkatkan elektoral partai. Apalagi, tiga komisi itu akan mendukung beberapa program Presiden Joko Widodo.

    “Komisi X, komisi dan IV komisi VIII itu justru menjadi perhatian karena hal tersebut terkait dengan elektoral sehingga sesuai dengan kepentingan PDIP untuk Pemilu 2024 mendatang kan begitu,” ucapnya.

    Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai kecil di parlemen ingin realistis saja soal jatah tersebut, sehingga tidak memiliki target khusus.

    “Kalau soal mau itu pasti mau yang prestise semua, tapi yang reslitis lah, kita kan tetap berharap jadi pimpinan AKD lah, ya syurkur-syukur ketua, kan gitu,” kata Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. P

    ria yang akrab disapa Awiek ini bersyukur jika Pimpinan Komisi dan AKD mengedepankan politik akomodatif.

    “Ya politik akomodatif itu penting. Saya kira itu penting, supaya DPR istilahnya ya, harmoni,” terang Awiek.

    Sementara itu, terkait pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi tanggung jawab seluruh Pimpinan DPR RI periode 2019-2024, putri dari Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini mengatakan sudah mengambil keputusan bersama Pimpinan DPR RI lainnya,  Puan menyebut Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) dijabat Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (F-Golkar), kemudian Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) dijabat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra).

    “Lalu, Rachmat Gobel (F-NasDem) menjadi Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) dan Muhaimin Iskandar (F-PKB) menjadi Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra),” jelas Puan.

    Legislator dapil Jawa Tengah V itu berharap, tupoksi yang sudah dibagikan kepada tiap-tiap Pimpinan DPR RI dapat dilaksanakan secara gotong royong. Puan juga menyampaikan, ke depannya ia bersama Pimpinan DPR RI lainnya akan berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik.

    “Saya sudah membagikan tupoksi kepada Pimpinan DPR lainnya. Insya Allah apa yang kami lakukan secara gotong royong. Kami berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih baik mengingat banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan,” pungkas Puan. D. Ramdani

     

     

     

     

     

    BERITA TERBARU

    Ini Tiga Pesan Zelensky ke Putin yang Disampaikan Lewat Presiden Jokowi

    Jakarta, SirOnline.id - Dalam pidatonya di Istana Kremlin, Kamis, (30/6) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim telah menyampaikan pesan dari...

    POPULER

    BERITA PILIHAN