Kepastian Hukum Masih Menjadi Persoalan Serius Bangsa Ini

10
Pemaparan hasil survei LSI di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/08/2019). Foto Twitter LSI

Sironline.id, Jakarta – Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang paling dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan 84%. Sedangkan Presiden menempati urutan kedua sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik, dengan tingkat kepercayaan hingga 79%.

Sementara itu, lembaga lain memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 72% adalah Kepolisian, Pengadilan 71%, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 61%. Partai Politik memiliki tingkat kepercayaan terendah, yaitu sebesar 53%.

Peneliti Senior LSI Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada KPK berdampak positif pada terpilihnya kembali Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu.

Survei tersebut melibatkan 1.220 responden yang berusia 17 tahun ke atas pada 11 hingga 16 Mei 2019. Metode yang digunakan adalah multistage random samplingdengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 2,9% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

“Dalam empat tahun terakhir, KPK masih menjadi lembaga yang paling dipercaya publik, kemudian Presiden, dan Polisi. Sementara DPR dan Partai Politik masih berada di bawah. Tren kepercayaan pada Polisi, DPR, dan Parpol cenderung meningkat pada 2016 hingga 2018, namun masih stagnan di 2019,” papar Direktur Ekseskutif Indikator itu saat memaparkan hasil surveinya di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/08/2019).

Sementara itu dari tingkat kepuasan, 61,1 persen responden merasa puas dengan kinerja KPK dan 28,9 persen merasa tidak puas. Kemudian 63,4 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja KPK mayoritas memilih Jokowi-Maruf.

“Mayoritas warga menilai pemerintah sekarang sudah cukup banyak (50.8%) dan sangat banyak (10.3%) bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi dan suap. Namun, masih ada 28% yang menilai pemerintah belum banyak bekerja untuk memberantas korupsi,” tambahnya.

Dari temuan survei tersebut menunjukkan bahwa isu pemberantasan korupsi menjadi perhatian serius bagi warga. Berdasarkan demografi, kepuasan terhadap kinerja KPK tampak merata pada semua kelompok warga. Demikian pula penilaian terhadap perbaikan kinerja KPK, warga dari berbagai kalangan cenderung menilai bahwa kinerja KPK membaik. Hal ini sesungguhnya menjadi modal sekaligus tantangan bagi kerja pemberantasan korupsi ke depan.

“Artinya kepercayaan ini harus disertai dengan upaya terus-menerus untuk menjaga KPK agar tetap bekerja dan dipimpin oleh orang-orang berintegritas tinggi agar kinerja pemberantasan korupsi secara umum terpelihara dan makin mendapat apresiasi warga,” tegasnya.

Seperti diketahui saat ini proses pemilihan calon pemimpin KPK sedang dalam proses. Karena itu, hasil proses pemilihan calon pimpinan KPK ini akan menjadi pertaruhan kredibilitas politik dan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap nilai-nilai demokrasi pada pemerintahan lima tahun ke depan. Menurutnya, Jokowi harus bisa membuat pilihan yang tepat dalam menentukan kepemimpinan KPK selanjutnya. Kalau tidak, bukan tidak mungkin pendukung Jokowi berpaling.

“Orang yang percaya kepada Presiden umumnya percaya kepada KPK. Ini yang saya sebut kalau presiden salah langkah dalam mengambil kebijakan terkait pemilihan kepemimpinan KPK, bukan tidak mungkin sebagian pendukung presiden yang pro-KPK menarik diri,” tambahnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topo Husodo yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan dari hasil survei itu bisa digunakan logika dan kebijakan pragmatis Jokowi. Hal menurutnya ada pada dalam konteks yang dianggap sangat prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim perusahaan di Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, KPK menjadi peran strategis dalam menopang program-program tersebut sehingga dianggap penting dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pragmatis yang sudah ditetapkan oleh Presiden.

“Kenapa begitu? Karena program-program infrastruktur yang strategis itu kita tahu juga dalam banyak hal muncul praktek-praktek penyimpangannya,” katanya.

Selain itu, iklim usaha juga harus dibangun secara efektif sehingga memantik investor masuk dan dinilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

“Dasar dari semua ini adalah kepercayaan dari para pebisnis di Indonesia, yang salah satu sisinya adalah kepastian hukum yang menjadi persoalan serius,” tambahnya.

Adnan menyatakan masih adanya praktik korupsi juga kemungkinan besar bisa terus menggerogoti kebijakan-kebijakan atau program-program strategis yang saat ini tengah digenjot oleh Jokowi. Dengan demikian, Adnan mengatakan kaitan kebijakan Presiden dan eksistensi KPK dinilai tidak bisa dihilangkan serta tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. (D. Ramdani)