CORE: Menteri Keuangan Harus Mampu Melakukan Ekspansi Fiskal

14

sironline.id, Jakarta – Setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Selasa, 22 Oktober  2019 Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dirinya kembali dipercaya menjadi menteri keuangan di kabinet Jokowi periode II. “Kehormatan bagi saya untuk kembali menjadi menteri keuangan. Beliau (Presiden Jokowi) minta khusus ke saya boleh menyampaikan posisinya,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia mengatakan terdapat permintaan khusus dari Presiden Jokowi untuk menelurkan kebijakan prioritas dalam menjaga perekonomian nasional. Terutama terkait kondisi terkini di mana tengah diselimuti ketidakpastian global. “Saya rasa banyak hal untuk Indonesia menghadapi perekonomian global dan pelemahan ekonomi seluruh dunia. Dibutuhkan kebijakan menjaga pertumbuhan kita,” tuturnya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mengaku tak sependapat apabila Sri Mulyani Indrawati kembali dipilih sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Jokowi Jilid II. Menurutnya hal itu antara lain karena tidak konsistennya kebijakan perpajakan di era Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Kita sekarang ini menghadapi kondisi perlambatan ekonomi global  dan ada ancaman resesi. Seharusnya dalam teori ekonomi countercyclical atau  melawan proses perlambatan ekonomi dengan melakukan pelonggaran fiskal,” jelasnya.

Piter menilai seharusnya yang dilakukan adalah ekspansi fiskal yang dicirikan oleh dua hal. Pertama kelonggaran tax, intensif pajak, yang berdampak pada penerimaan pajak turun, tapi di sisi lain terjadi ekspansi fiskal dimana belanja pemerintah dinaikkan, seperti misalnya menaikkan gaji  pegawai negeri. Kalau belanja pemerintah dinaikkan dan penerimaan pajak diturunkan maka defisitnya melebar. Ciri kebijakan countercyclical  salah satunya adalah terjadi pelebaran defisit.

“Di era Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dua tahun terakhir di tahun 2019 defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditekan jadi 1,8  persen dan tahun 2020 defisit APBN ditekan jadi 1,7 persen. Ini kebijakannya mau countercyclical atau apa, ini cari aman. Yang kita butuhkan sekarang itu pertumbuhan ekonomi, kalau nggak kita bisa mengarah ke resesi. Lalu mana terobosan untuk menyelamatkan perekonomian kita,” terangnya.

Ia menilai Sri Mulyani lebih cocok menjadi Menko perekonomian yang mampu untuk memiliki wibawa dalam mengendalikan semua kementerian. Sosok Menteri Keuangan seharusnya yang berani mengambil keputusan yang sangat tidak populer. Defisit anggaran kita sekarang diatur UU maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).  Untuk menghadapi perlambatan ekonomi global Menkeu harus berani mengusulkan kalau perlu ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) supaya aturan defisit diubah maksimal 5% dari PDB karena kita membutuhkan ekspansi fiskal. Memang yang perlu dipahami kalau defisit dilebarkan dampaknya utang pemerintah akan naik. Menkeu harus berani berhadapan dengan masyarakat dan DPR untuk mempertanggungjawabkan bahwa kita perlu pembiayaan untuk mencegah dari ancaman resesi.

Selain itu menurutnya Indonesia membutuhkan APBN yang adil, dimana penduduk miskin bisa merasakan manfaat APBN karena APBN itu alat untuk mendistribusikan kesejahteraan. “Jadi adil nomor satu dan setelah adil baru bicara sehat. Dari rasio, pemerintah selalu mengatakan utang kita masih aman, masih jauh di bawah batas aman 60%. Ini artinya kita punya ruang dan kalaupun defisit bertambah dalam satu atau dua tahun sekitar 3-5% itu tidak akan membuat lonjakan rasio utang kita sampai 60%. Inilah tugas Menteri Keuangan untuk memanfaatkan ruang fiskal itu untuk kesejahteraan sebesar- besarnya bagi rakyat.

“Selain itu Kementerian Keuangan tidak mengambil posisi  mensinergikan kebijakan fiskal dengan moneter. Dari awal Gubernur Bank Indonesia sudah melonggarkan moneter, tetapi tidak diimbangi pelonggaran fiscal oleh Kementerian Keuangan. Yang harus dicatat pelonggaran moneter tidak akan maksimal efektif kalau fiskalnya ketat,” tambahnya. (eka)