Fadli Zon : Saya tidak Ingin GERINDRA Absen Menyuarakan Kepentingan Publik

Jakarta – Di negara-negara demokrasi, pimpinan parlemen disebut “speaker”, bukan “chairman”. Sebagai “speaker”, mereka bertugas menjadi juru bicara parlemen. Prinsip itu dipegang betul oleh Dr. Fadli Zon, M.Sc., Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang dalam periode 2014-2019 dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam).

Fadli bercerita selama lima tahun sebagai pimpinan parlemen, ia berusaha menjaga marwah DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi check and balances. “DPR tidak boleh jadi cap stempelnya pemerintah. Itu sebabnya saya menyediakan diri menjadi corong suara publik,” ujar politisi yang juga dosen ilmu politik ini.

Apa yang disampaikannya memang tidak berlebihan. Fadli memimpin DPR di masa penuh turbulensi. “Dinamika DPR mudah sekali jungkir balik pada masa itu. Misalnya, awalnya mitra koalisi Gerindra pada Pemilu dan Pilpres 2014 menguasai mayoritas kursi parlemen. Namun, pecahnya Koalisi Merah Putih (KMP) pada awal 2015 telah menghasilkan peta politik baru yang mengubah perimbangan politik di DPR. Gerindra kemudian harus menerima dirinya menjadi minoritas di parlemen,” jelasnya.

Dengan bergabungnya PPP, PAN dan Partai Golkar, kekuatan partai pendukung pemerintah memang berbalik menguasai 386 kursi parlemen (68,93 persen) dari sebelumnya hanya menguasai 208 kursi (37 persen). Karena Partai Demokrat yang memiliki 61 kursi (10,89 persen) kemudian menyatakan dirinya sebagai partai netral, maka otomatis kekuatan opsisi di parlemen hanya tinggal Gerindra dan PKS saja, yang jumlah kursinya hanya 20,17 persen.

Sebagai pimpinan parlemen, Fadli melihat fungsi kontrol publik atas pemerintah yang seharusnya melekat pada lembaga parlemen tengah menghadapi ancaman serius. Sebagai pembanding, selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), porsi partai oposisi masih berada di kisaran 30-40 persen kursi parlemen. Sehingga, parlemen masih berfungsi. Kontrol dan perimbangan terhadap kekuasaan pun berjalan dinamis. Apalagi waktu itu pers juga masih menjadi watch dog kekuasaan, belum banyak bersifat partisan seperti sekarang ini.

“Nah, waktu saya menjadi Wakil Ketua DPR kemarin, porsi oposisi hanya tinggal 20 persen saja. Bagaimana parlemen bisa mengawasi kerja pemerintah jika space partai oposannya hanya tinggal 20 persen?” tanya Fadli.

Karena mewakili partai non-pemerintah, Fadli menilai dirinya perlu bersuara lantang di depan publik.

“Itu sebabnya dalam lima tahun terakhir saya selalu berusaha terlibat dalam berbagai debat mengenai kebijakan publik, baik terkait isu-isu dalam bidang yang saya koordinasi, maupun isu-isu lain yang mendapatkan perhatian masyarakat. Sebagai wakil ketua umum partai, saya tidak ingin Gerindra absen dalam menyuarakan kepentingan publik,” tegas Fadli.

Karena suara lantangnya, pada 2017 hasil penelitian Indonesia Indikator menyebut Fadli Zon sebagai salah satu politikus paling vokal. Begitupun menurut survei lembaga Binokular Media Utama pada 2018. Dari 682 media yang mereka teliti, yang terdiri dari 289 media cetak, 366 media online, serta 27 media elektronik nasional, Fadli Zon dinobatkan sebagai politikus favorit pemberitaan. Ia memang sosok ‘opinion leader’. Pandangan-pandangan serta kritik-kritik yang disampaikannya dianggap bisa mempengaruhi opini publik.

“Banyak yang salah mengira saya ini ‘rewel’, akibat banyaknya pemberitaan tadi. Padahal, semua pemberitaan itu sebenarnya terjadi hanya karena saya selalu bersikap terbuka pada wartawan saja. Sebagai anggota parlemen, saya memang hampir tak pernah menolak diwawancarai. Bersikap terbuka pada publik adalah bagian dari tanggung jawab saya,” jelas Fadli.

Sikap terbuka Fadli juga dibawa kepada institusi DPR. Pada Juli 2018, sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia pada KTT Open Government (OG) di Georgia, Fadli telah mendorong DPR untuk bergabung dengan inisiatif “Open Parliament”. Inisiatif Open Parlemen merupakan komitmen global seluruh parlemen dunia untuk menjamin keterbukaan akses masyarakat terhadap kegiatan dan informasi pada lembaga parlemen.

“Deklarasi Open Parliament adalah momen bersejarah bagi DPR untuk meneguhkan komitmen dalam mengembangkan praktik keterbukaan, terutama pada dua hal, yaitu Keterbukaan Akses Kegiatan, dan Keterbukaan Akses Dokumentasi. Peluncuran aplikasi ‘DPR Now!’ adalah bagian dari komitmen keterbukaan tadi,” imbuh Fadli.

Selain dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, pada periode keanggotaan 2014-2019 Fadli juga dipercaya menjadi Ketua Tim Pemantau DPR RI untuk Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh, Papua dan DIY. Sebagai Ketua Tim, ia memberi perhatian besar pada isu-isu kerakyatan, seperti konflik agraria di Yogyakarta, misalnya.

Isu agraria, pertanian, pangan, dan nelayan memang banyak disuarakan oleh Fadli. Sebab, selain dipercaya menjadi pimpinan parlemen, Fadli juga adalah Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).

“Itu mewakili komitmen keberpihakan Gerindra pada rakyat. Meski kita bukan partai penguasa, tidak menduduki kursi kabinet, dan hanya menempati posisi minoritas di parlemen, namun saat berkeliling Indonesia saya bisa merasakan Gerindra mendapat tempat di hati rakyat dan umat karena konsisten menyuarakan kepentingan mereka,” ujar Fadli.

Komitmen itu pula yang membuat Fadli Zon tak pernah menutup pintu terhadap pengaduan rakyat. Sejak dilantik Oktober 2014, hingga akhir masa jabatannya September 2019 kemarin, misalnya, lebih dari 1.000 audiensi yang telah diterima Fadli di ruang kerjanya. Pengaduan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, ibu rumah tangga, petani, buruh, dosen, peneliti, seniman, tentara, polisi, mahasiswa, hingga pelajar.

Khusus terkait umat, meski Gerindra termasuk partai nasionalis,  bukan partai Islam atau partai yang berasosiasikan agama, namun Gerindra mendapat kepercayaan yang besar sekali dari umat, bahkan ulama, terutama pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu. Dan kepercayaan itu erat kaitannya dengan sosok Fadli Zon. Sejak zaman mahasiswa, selain dikenal berprestasi secara akademik, ia juga dikenal sebagai tokoh pergerakan mahasiswa Islam.

“Saya dengan Pak Prabowo sebenarnya telah memulai dialog dengan tokoh-tokoh Islam dari berbagai latar belakang sejak 1990-an awal. Waktu itu saya masih mahasiswa dan Pak Prabowo masih perwira muda. Hubungan dengan jaringan tokoh, ulama dan tokoh-tokoh agama lain merupakan political capital untuk mendapatkan trust. Jadi, bukan kebetulan jika Gerindra kemudian dipercaya umat,” papar Fadli.

Di samping peran sebagai jembatan umat, ada banyak prestasi yang ditorehkan oleh sosok Fadli Zon saat menjadi Wakil Ketua DPR. Capaian tersebut tergambarkan dalam sejumlah inisiatif-inisiatif yang dihasilkan, antara lain:

1. Inisiator Panitia Khusus Tenaga Kerja Asing. Tak ada isu ketenagakerjaan yang lebih panas dari isu tenaga kerja asing. Isu ini telah ditanggapi sangat serius dan luas oleh masyarakat, karena dianggap mengancam ekonomi dan kesejahteraan, bahkan keamanan negara. Namun sayangnya, problem ini tak mendapatkan penyikapan politik yang memadai. Saat itu, Fadli Zon aktif untuk mengusulkan dibentuknya Pansus Tenaga Kerja Asing (TKA). Pembentukan Pansus TKA ditujukan untuk mengawasi dan mengoreksi Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah diterbitkan Presiden Joko Widodo. Regulasi tersebut, menurut kajian tim ahli, mempermudah masuknya TKA ke Indonesia, dan sangat berpotensi untuk dimanfaatkan bagi keperluan politik praktis di Pilpres 2019 oleh pihak-pihak tertentu. Meskipun kalah di tingkat pengambilan keputusan, inisiatif pembentukan Pansus TKA ini telah mewakili suara masyarakat yang gelisah dan marah. Publik bisa menilai, Gerindra tidak absen dalam isu yang telah mengusik sentimen kedaulatan kita ini.
2. Inisiator “Keterbukaan Parlemen”. Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, hingga 2017 DPR RI belum tergabung ke dalam inisiatif “Open Parliament”. Inisiatif Open Parlemen merupakan komitmen global seluruh parlemen dunia untuk menjamin keterbukaan akses masyarakat terhadap kegiatan dan informasi pada lembaga parlemen. Tentu saja ini ironis. Sebab, Indonesia merupakan salah satu negara inisiator terbentuknya inisiatif ini pada tahun 2012. Baru pada tahun 2017, dengan hadirnya delegasi DPR RI pada KTT Open Government di Georgia pada Juli 2018, sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Fadli Zon mendorong DPR untuk segera bergabung dengan inisiatif “Open Parliament”. Tak lama setelah itu pada Agustus 2019, bertepatan dengan HUT DPR RI ke 73, DPR RI mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan inisiatif “Open Parliament”. Deklarasi ini menjadi momen bersejarah bagi DPR RI untuk meneguhkan komitmen dalam mengembangkan praktik keterbukaan, terutama pada dua hal: Keterbukaan Akses Kegiatan, dan Keterbukaan Akses Dokumentasi.
3. Diplomasi Papua melalui Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Diplomasi Indonesia di tengah negara-negara Pasifik selama ini sangat minim. Padahal, kita membutuhkan dukungan dan kerjasama mereka dalam sejumlah bidang, terutama terkait isu politik Papua di panggung diplomasi internasional. Sebagai negara besar, dengan populasi penduduk Melanesia yang juga besar, Indonesia seharusnya bisa merangkul negara-negara Pasifik untuk menjaga kepentingan nasional. Itu sebabnya, sebagai Ketua Tim Diplomasi Parlemen, Fadli Zon menginisiasi forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, 23-24 Juli 2018. Melalui inisiatif ini, diharapkan Indonesia memiliki platform yang lebih luas terhadap negara-negara di Pasifik, tak hanya dalam bidang politik, tapi juga ekonomi. TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang menjadi pilar pertahanan dan kedaulatan bangsa.
4. Diplomasi Dunia Islam. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia diharapkan terlibat dalam berbagai isu penting menyangkut dunia Islam dan warga muslim. Di tengah minimalisnya perhatian langsung pemerintah Indonesia terhadap krisis yang dialami Muslim Rohignya, pada Desember 2017 sebagai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melakukan kunjungan langsung ke kamp pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, Kutupalong, Bangladesh.  Lokasi pengungsian Cox’s Bazar mencapai ribuan hektare dan menjadi tempat pengungsi paling luas di dunia. Ironisnya, kebanyakan pengungsi adalah anak-anak. Ada 500.000 anak-anak menjadi pengungsi di Kutupalong dan sekitarnya. Dari jumlah itu, 30.000 adalah anak-anak yatim piatu. Di berbagai forum internasional yang dihadiri, isu Rohingya, bersama dengan isu Palestina, serta sejumlah isu dunia Islam lainnya, juga turut disuarakan delegasi Indonesia, sebagai bentuk tanggung jawab untuk meneruskan aspirasi umat Islam Indonesia. Selain mendapat apresiasi dari kalangan umat Islam di dalam negeri, suara parlemen Indonesia di luar negeri ini juga mendapatkan apresiasi tinggi negara-negara muslim sahabat.
5. Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Dalam Konferensi GOPAC di Yogyakarta pada 2015, untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya menjadi Presiden GOPAC periode 2015-2017. Mewakili Indonesia, Fadli Zon mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan amanat tersebut. Pada Konferensi GOPAC 2017 di Bali, Fadli Zon kembali diminta untuk melanjutkan jabatan tersebut hingga 2019. Hal ini tentunya mencerminkan kepercayaan dunia internasional bukan hanya pada sosok Fadli Zon, tapi juga pada kader Gerindra dalam memimpin organisasi internasional. GOPAC merupakan Organisasi Internasional bagi para anggota parlemen seluruh dunia (106 negara) dan mantan anggota parlemen yang memiliki perhatian khusus terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam kapasitas sebagai Presiden GOPAC, Fadli Zon kerap mewakilkan perspektif Indonesia dan juga Partai Gerindra di berbagai forum dunia terkait upaya pemberantasan korupsi.
6. Inisiator Pelibatan Parlemen Negara Sahabat sebagai Observer dalam Pemilu 2019. Untuk mendukung terselenggaranya proses pemilu serentak yang jujur, adil, dan transparan, dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengundang Anggota Parlemen dari luar sebagai international observer. Sejumlah delegasi yang hadir di antaranya Deputy Speaker of the House of Representative of Malaysia Mr. Nga Kor Ming, Member of the Senate of Pakistan Mr. Muhammad Asad Ali Khan Junejo, Member of Pakistan National Assembly Mr. Muhammad Bashir Khan, serta Member of Turkish Grand National Assembly Mr. Adnan Gunnar. Sementara itu organisasi internasional yang hadir yaitu PUIC Secretary General Mr. Mouhamed Khourachi Niass, PUIC Deputy Secretary General Mr. Ali Ashgar Mohammadi Sijani, Secretary of Executive Committee GOPAC Mr. John Hyde; Anggota WFD Sir Simon Burns dan Sekretariat Parlemen Rusia (DUMA).
7. Inisiator Workshop Development Effectiveness to Implement the Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai Presiden GOPAC, pada 30-31 Agustus 2017, Fadli Zon menginisiasi Workshop Development Effectiveness to Implement the Sustainable Development Goals (SDGs). Workshop ini diikuti oleh para anggota parlemen dunia untuk merumuskan bersama langkah konkrit parlemen dalam mendukung tercapainya Pembangunan Berkelanjutan di dalam SDGs. Kegiatan ini juga melibatkan United Nations Development Programme (UNDP), Islamic Development Bank (IsDB), serta Westminster Foundation for Democracy (WFD). Hasil dari Workshop ini adalah sebuah buku panduan bagi parlemen seluruh dunia dalam pengawasan dana pembangunan, serta pengawasan proses pelaksanaan SDGs di masing-masing negara.

 8. Inisiator Resolusi Rohingya dalam forum International Parliamentary Union (IPU) dan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA). Lemahnya tekanan diplomasi pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Rohingya, turut berkontribusi pada berlarut-larutnya nasib jutaan Muslim Rohingya yang saat ini masih berada di kamp-kamp pengungsian. Padahal, peran yang lebih agresif dari Indonesia sebagai negara demokrasi dan muslim terbesar di dunia, banyak diharapkan oleh masyarakat domestik dan juga internasional. Untuk merespon situasi tersebut, sebagai Ketua Tim Diplomasi Parlemen, Fadli Zon mendorong secara aktif resolusi krisis Rohingya pada forum IPU dan AIPA, sebagai forum parlemen tertinggi di dunia dan ASEAN. Hasilnya, Proposal emergency itemsterkait krisis Rohingya yang diusulkan oleh delegasi perlemen Indonesia berhasil diadopsi menjadi resolusi sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-137 pada 2017. Diterimanya isu Rohingya ke dalam resolusi IPU, dikatakan menjadi bukti, perlemen dunia benar-benar hadir dalam krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Berikut lampiran jejak inisiatif internasional yang pernah dijalankan oleh Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR. Catatan lebih lengkap telah dituliskan juga di dalam buku Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy.

Sebuah kepercayaan yang sangat besar tentu saja menuntut pertanggungjawaban yang juga besar. Sebagai pejabat publik, Fadli Zon telah memberikan pertanggungjawaban publik atas amanat yang diberikan. Pertanggungjawaban itu bahkan sudah dipublikasikan melalui sejumlah buku, yaitu

1. Berpihak Pada Rakyat (5 jilid). Buku ini mencatat aktivitas harian dan kedinasan Fadli Zon selama menjadi pimpinan sekaligus anggota DPR periode 2014-2019.
2. Kata Fadli: Catatan-Catatan Kritis dari Senayan. Buku ini mendokumentasikan tugas parlé Fadli Zon sebagai wakil rakyat lima tahun terakhir. Semua pandangan serta kritik Fadli Zon kepada Pemerintah, yang menjadi bagian dari tugas pengawasan sekaligus meneruskan aspirasi masyarakat atas sejumlah kebijakan publik, terdokumentasikan dalam buku itu. Orang bisa membaca dan memeriksa bahwa semua pernyataan publik Fadli Zon sebenarnya selalu berangkat dari argumen dan data yang lengkap, bukan pernyataan-pernyataan atau pandangan asal njeplak. Lebih dari itu ucapan dan pandangan Fadli Zon dalam buku ini merefleksikan Manifesto Partai Gerindra dan sebagian besar pikiran dan keberpihakan Gerindra pada kepentingan rakyat.
3. Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy. Buku ini merupakan laporan pertanggungjawaban Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR RI yang mengkoordinasikan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) dan Ketua Tim Diplomasi Parlemen DPR. Apa saja yang disampaikan dan perjuangkan di berbagai forum internasional sebagian besar termuat dalam buku ini. Fadli Zon hampir selalu menjadi Ketua Delegasi di Konferensi IPU (Interparliamentary Union), APPF (Asia-Pacific Parliamentary Forum), APA (Asian Parliamentary Assembly), PUIC (Parliamentary Union of Islamic Countries), AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Selain itu kegiatan Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentary against Corruption).

Menurut Fadli Zon, buku-buku itu disusun dan publikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Meminjam peribahasa Latin, “verba volant scripta manent”, apa-apa yang terkatakan memang akan mudah sekali lenyap, terbang seperti burung, namun apa yang dituliskan akan abadi. Itu sebabnya pertanggungjawaban publik itu disampaikan oleh Fadli Zon secara tertulis dalam bentuk buku.

Di luar tugas keparlemenan, dalam lima tahun terakhir Fadli Zon juga menjalankan sejumlah amanah di luar urusan kepartaian, dan terutama dalam meneruskan perjuangan membela para petani melalui HKTI. Selain itu, Fadli Zon juga menerima amanat untuk memimpin sejumlah organisasi, seperti sebagai Ketua Umum SNKI (Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia), Ketua Umum PFI (Perkumpulan Filatelis Indonesia), dan Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).