Sironline.id, Jakarta – Kemunculan Joko Widodo di kancah politik nasional diyakini bisa mendobrak dinasti politik Indonesia. Tapi sekarang, satu per satu anggota keluarganya mulai berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Gibran Rakabuming Raka, si anak sulung, mengaku hendak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, kursi yang pernah ditempati bapaknya.
Bukan hanya Gibran, Bobby Nasution, menantu Jokowi, sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Medan pada 13 September lalu. Langkah putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, maju Pilwalkot Solo 2020 menjadi isu panas nasional. Founder lembaga survei Indo Barometer M Qodari menilai pencalonan Gibran ini memang bakal riuh terbaca sebagai dinasti politik sang Presiden.
“Mau nggak mau orang akan membaca seperti itu karena dinasti politik terdefinisi di mana keluarga menjadi penerus atau menjadi suksesor untuk jabatan publik, terutama kepala daerah dan kepala pemerintahan,” kata Qodari, Rabu (09/10/2019).
Qodari memandang dinasti politik selalu jadi pro dan kontra. Yang pro maupun kontra punya argumen sendiri-sendiri. “Yang pro mengatakan ya namanya minat orang ya wajar dong bapaknya jadi pengusaha anaknya pengin jadi pengusaha, bapaknya wali kota anaknya juga ingin jadi wali kota,” ungkap Qodari.
Guna menepis isu dinasti politik, sang calon harus membuktikan bahwa manuvernya bukan semata bagian dari politik dinasti.
“Siapa pun yang menjadi keluarga besar politik harus menghadapi tudingan itu. Menurut saya, ujungnya hanya satu, sang calon harus membuktikan bahwa dia layak dengan cara menunjukkan program, tampil bagus di debat dan semuanya kembali ke masyarakat,” katanya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai fenomena ini sebagai awal kelahiran dinasti politik baru dari klan Jokowi.
“Secara moral menjadi sesuatu yang disayangkan oleh banyak kelompok. Karena ternyata kekuasaan itu menggoda, dan godaan itu sulit ditepis oleh lingkungan di sekitar Jokowi,” katanya.
Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, mengaku tak punya tekanan dan arahan dari bapaknya saat berniat maju menjadi bakal calon wali kota Solo.
“Pokoknya bapak nggak pernah memaksa apa pun, nggak pernah mengarahkan harus ke sini, harus ke sana, nggak. Semuanya bebas. Semuanya, yang penting harus mandiri,” kata Gibran beberapa waktu lalu.
Sebenarnya Gibran tidak masuk dalam radar calon wali kota dari PDI Perjuangan untuk Pilkada 2020 mendatang. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku sudah punya calon-calon di luar Gibran.
“Kita sudah punya calon sendiri dari PDI Perjuangan. Cuma itu last minute, nanti yang mau dideklarasikan oleh teman-teman PDIP,” kata FX Hadi. Namun, nama-nama calon ini pada akhirnya akan dipilih Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “Jadi, semua tergantung ketua umum, rekomendasinya. Misalnya saya daftar, kalau saya tidak dapat rekomendasi ya ndak jadi. Gitu aja,” lanjut FX Hadi.
Tudingan isu dinasti politik Jokowi, Tenaga Ahli Utama bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, tak ada yang salah dengan kemunculan Gibran dan Bobby sebagai kerabat Presiden Jokowi di kancah politik.
“Tak ada seorang pun memiliki kemampuan untuk menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan Gibran atau Bobby adalah sebuah strata yang sedang dibangun untuk menyiapkan dinasti baru dalam kekuasaan,” katanya, Selasa (08/10/2019).
Ngabalin menambahkan, Presiden Jokowi sejak awal tidak ada rencana untuk membangun dinasti politik. “Kecuali Presiden Jokowi pada waktu walikota pada maju jadi Gubernur DKI Jakarta, serta merta harus didorong anaknya,” katanya.
Sementara itu, Politisi PKB mengatakan siap mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilwalkot Solo 2020.
“PKB sangat siap dukung, mau resmi partai maupun independen. Yang penting visi dan komitmen Mas Gibran semakin mengangkat kesejahteraan dan kebudayaan masyarakat. Pesantren dan ekonomi masyarakat kecil juga diperhatikan,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan.
Ia memandang tidak ada yang salah mengenai pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Ia tak setuju jika langkah Gibran di Pilwalkot Solo disebut sebagai wujud dinasti politik. Dia lagi-lagi menekankan soal visi dan misi kerakyatan.
“Selama visi dan komitmen kerakyatan dan nasionalismenya tuntas, tidak masalah. Yang utama kan kesanggupan untuk membawa hidup masyarakat lebih baik,” kata Daniel.
Sebelumnya mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga memberikan saran serupa untuk Gibran. Fahri Hamzah meminta agar Gibran tak terburu-buru ambil bagian dalam kontestasi politik itu. Meski itu adalah hak Gibran dan bisa jadi dipilih rakyat, Fahri menyebut hal itu justru membebani Jokowi yang masih menjabat sebagai Presiden RI hingga 5 tahun ke depan.
“Kalau saya boleh kasih masukan ke Gibran, jangan ambil bagian dalam kekuasaan meskipun itu pilihan rakyat. itu membebani reputasi babenya…jangan mau diolok-olok oleh penjilat yang akhirnya merusak susu sebelanga…mendingan susu dibikin martabak saja,” kicau Fahri melalui akun Twitter @fahrihamzah, Selasa (08/10/2019). D. Ramdani
