DPR Terus Membantu dan Mengawal Standardisasi Produk Nasional

11

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) diharapkan bisa lebih gencar menjemput bola unutk kepentingan sosialisasi produk berkualitas dan melakukan standardisasi produk-produk di sektor potensial. Hal ini penting dilakukan untuk membantu para pengusaha kecil mendapat garansi kepada produk mereka agar lebih diminati konsumen. Politisi yang akrab disapa Kang Hero itu, hasil dari produk-produk di Indonesia terutama produk UMKM sudah meningkat kualitasnya, namun masih tidak mampu bersaing di pasar.

“Tentu ini akan menjadi garansi atau keterjaminan terhadap konsumen. Ini penting karena sampai saat ini banyak yang kemudian kita dorong, kita endorse untuk sektor-sektor UMKM, hasil-hasil produk dari UMKM meningkat kualitasnya, meningkat value added-nya. Tetapi pada sisi lain tidak mampu karena sulitnya untuk mereka mendapatkan sertifikasi nasional,” terangnya dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua KPPU, Kepala BSN, BP Batam, dan BP Sabang di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa(19/01/2021).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai masih banyaknya perusahaan yang pasif dalam mengurus sertifikasi standar nasional. Hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab bagi BSN. Ia mengatakan DPR akan terus membantu dan mengawal proses dari target BSN untuk melakukan standardisasi produk nasional. “Untuk sektor-sektor usaha yang potensial yang menyentuh kepentingan rakyat kecil, menyentuh usaha kecil menengah, tetapi mereka pasif, pasif untuk mengurus sertifikasi. Nah ini perlu dijemput bola oleh BSN, sehingga tentu ini akan menjadi situasi baru. Kami di DPR siap untuk membantu dan mengawal,” ujar legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Herman berpendapat bahwa hal itu penting dilakukan dalam rangka membantu para pengusaha kecil mendapat garansi kepada produk mereka agar lebih diminati konsumen. Terkait UMKM, sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa program kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas. Bahlil mengatakan penandatanganan kerja sama dalam rangka kemitraan penanaman modal asing (PMA)/penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan UMKM di Jakarta, Senin (18/01/21), merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara BKPM dan Kementerian Koperasi dan UKM. (Dani)