Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memberikan subsidi ke sekolah swasta. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya masuk sekolah swasta, sehingga dapat membebani masyarakat.
“Daripada membangun ruang belajar tambahan di sekolah negeri, usul saya sebaiknya subsidi sekolah swasta di Kota Bontang,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, Minggu (19/7/2020).
Tujuan subsidi ke sekolah swasta adalah untuk memberikan keringanan beban biaya masuk, gedung, dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
“Kenapa masyarakat Bontang ramai-ramai berebut masuk ke negeri? Karena gratis. Dan kenapa tidak ke swasta? Karena mahal. Jadi, kalau Pemerintah mensubsidi biaya uang masuk dan SPP ke swasta, maka keluhan masyarakat terkait biaya masuk akan ringan. Selain itu, membantu sekolah swasta tetap bertahan dan tidak terpuruk karena kurangnya siswa, yang lama-lama mengakibatkan sekolah swasta tutup,” tegas Agus.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, tinggal menghitung saja jumlah sekolah negeri dan berapa jumlah siswa, lalu sisanya pasti masuk swasta.
“Sisanya inilah yang disubsidi ke swasta itu. Jadi, saya rasa tidak perlu membangun ruang belajar baru. Bukan itu solusinya, kasian sekolah swasta, toh mereka jadi bagian masyarakat Bontang juga,” lanjut Agus.
Sepanjang sarana prasarana masih realistis bagi sekolah swasta, maka tidak ada salahnya jika dibantu subsidi untuk calon peseta baru dan anggaran dititipkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bontang.
“Dan biaya tersebut baru dikeluarkan untuk kebutuhan mendaftar, pembelian itu ini, baru dipakai ini uang. Kasian kalau selalu kita bangun, lalu swasta mati? Kasian mereka dan mereka juga harus dipikirkan. Jangan kita berpikir secara sepihak dalam hal melihat pendidikan, sarana dan manusia serta tingkat kebutuhan. Paling pas, subsidi anak-anak sekolah. Saya sarankan teman-teman di Disdik kordinasi ke Balikpapan, hal ini pernah saya susulkan dari dulu,” urai Agus.
Tidak hanya itu, DPRD Kota Bontang juga meminta Pemkot Bontang untuk membina sekolah-sekolah swasta.
“Panggil kepala- kepala sekolahnya, dimana titik permasalahan yang dihadapi. Kalau titik pembiayaan yang biasa dikeluhkan warga, bisa kita bicarakan,” tutup Agus.
(mdp)
