Problem Kereta Cepat Jakarta-Bandung

3

sironline.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginstruksikan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan kereta cepat Jakata-Bandung. Pemberhentian ini efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu ke depan.

Alasan penghentian sementara proyek kereta cepat tersebut pada intinya berkaitan dengan sistem manajemen konstruksi, pelaksanaan manajemen konstruksi yang kurang memperhatikan hal-hal berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan misalnya menghalangi akses jalan. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran logistik.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir  mendukung langkah penghentian sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengatakan sudah mendapatkan laporan awal dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terkait penghentian sementara proyek pembangunan kereta cepat ini. Pihak KCIC, berjanji akan melakukan pembenahan khususnya dalam aspek lingkungan. “Dalam 2 minggu ini mereka akan memperbaiki drainase dan manajemen lingkungan. Tentu segala perkembangan proyek akan kami sampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme BUMN,” katanya di Jakarta, Senin (2/3/2020).

Seperti diketahui pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditangani oleh PT KCIC. Perusahaan itu merupakan gabungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60% saham), dan konsorsium Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co Ltd (40% saham). Konsorsium Indonesia terdiri dari empat perusahaan pelat merah. Wijaya Karya menjadi pemegang saham paling besar, yakni 38%. Lalu, PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT KAI (Kereta Api Indonesia) masing-masing memiliki 25% saham. Sisanya dipegang oleh Jasa Marga, sebesar 12%.

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menilai proyek yang mulai groundbreaking pada 21 Januari tahun 2016 ini tidak layak.  Ia memprediksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan mangkrak. “Saya katakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ibarat penyakit dari infrastruktur nasional. Ini karena proyek ini basisnya pencitraan, bukan kebutuhan masyarakat dan bukan pula ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan awalnya Jepang melakukan studi kelayakan dan memberikan rekomendasi bahwa proyek ini hanya untuk kereta medium. Kemudian  China menawarkan nilai investasi lebih murah, dengan kesepakatan saham dimiliki bersama antara BUMN dengan perusahaan China. Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari utang dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Dengan total investasi senilai Rp 80 triliun, proyek ini dibiayai oleh utang dari China Development Bank (CDB) tanpa jaminan pemerintah.

“Problem pada proyek ini menurut saya bukan masalah teknis , tapi saya menilai investor China sudah melihat proyek ini sebenarnya tidak   layak. Rencana pengembangan Meikarta dan Walini tidak seperti yang diharapkan. Selain itu Presiden Jokowi memutuskan untuk pindah ibu kota, apalagi jalan tol sudah semakin bagus. Tarifnya nanti juga terlalu mahal. Saya yakin ini menjadi puncak masalah dan akan menjalar ke mana-mana. Dan tahun 2020 ini saya melihat proyek seperti ini akan banyak bermunculan karena tidak layak, seperti kereta api Makasssar-Parepare,” jelasnya. (eka)