sironline.id, Jakarta – Perekonomian Indonesia membutuhkan investasi. Ketika konsumsi rumah tangga tidak bisa mendorong peningkatan perekonomian dan belanja pemerintah tidak cukup mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sehingga perlu investasi. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan nilai investasi Indonesia stagnan sehingga tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bahkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) hampir sama nilainya, artinya tidak ada peningkatan PMA secara signifikan. Sampai kuartal III/2019, realisasi investasi Indonesia mencapai 75,9 persen atau sekitar Rp 601,3 triliun. Realisasi investasi 2019 itu terdiri dari PMDN 52,9 persen dan PMA 47,1 persen.
“Meski begitu aliran modal masuk ke Indonesia ada di dalam peringkat 20 besar di dunia untuk foreign direct investment padahal Indonesia merupakan negara yang paling banyak hambatan investasinya. Bagaimana kalau hambatannya berkurang? Survei Bank Dunia menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh pada investasi pertama adalah transparansi dan kredibilitas dari public agency. Kedua, perlindungan terhadap investasi. Ketiga kemudahan mendapatkan perizinan dan keempat soal pajak,” jelasnya di acara diskusi Law and Regulation Outlook 2020: the Future of Doing Business in Indonesia yang diadakan Dentons HPRP di Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Menurutnya problem investasi kita adalah pergeseran dari manufaktur ke jasa sehingga kita menghadapi problem deindustrialisasi. “Kalau dilihat dari investment grade kita bagus, lima lembaga rating mengatakan Indonesia masuk investment grade. Kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) kita dalam lima tahun terakhir hampir semuanya meningkat. Secara umum ada perbaikan namun competitiveness kita menurun dalam satu tahun terakhir,” jelasnya.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per kuartal ketiga tahun 2019 menunjukkan bahwa investasi menuju sektor manufaktur terus turun dari Rp 335,8 triliun pada 2016 menjadi tinggal Rp 147,3 triliun terhitung sejak Januari hingga September 2019.
Ia menambahkan bahwa investor paling besar Indonesia dalam lima tahun terakhir ada di sektor energi. “Seperti di Blok Masela bisa sampai Rp200 triliun atau hampir sepertiga dari PMA. Meski demikian persepsi investor terhadap Indonesia di sektor migas dalam lima tahun terakhir untuk pajak di sektor migas Indonesia masih buruk,” jelasnya.
Ia menilai untuk perizinan ada perbaikan meskipun masih lambat. Yang menarik adalah persoalan ekspor- impor yang memburuk karena postur impor meningkat. “Yang perlu dicermati adalah bagaimana menjamin stabilitas politik dan sistem moneter. EoDB yang bagus ternyata tidak mendorong investasi, hal ini karena pengaruh dari faktor implementasinya. Buktinya 16 paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak berjalan karena implementasinya tidak berjalan baik,” tambahnya.
