Rapat dengan DPR, Menhan: Kedaulatan Merupakan Hal yang Tidak Bisa Ditawar

10
Foto: bachren

Sironline.id, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan jika wilayah kelautan Indonesia bukan hanya dilanggar oleh China, melainkan ada beberapa negara lain yang juga kerap memasuki teritorial Indonesia. “Saya ingin tegaskan lagi di sini bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran ke wilayah kita,” katanya usai melakukan rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks DPR RI, Senin (20/01/2019).

Prabowo mengatakan, bersama Komisi I sepakat tentang makna kedaulatan negara yang tidak ada tawar-menawar. Hal tersebut merujuk kepada klaim sepihak pemerintah China atas wilayah Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Namun guna melakukan pertahanan di wilayah Indonesia, dibutuhkan investasi.

“Saya kira ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu memang tidak bisa ditawar menawar. Kedaulatan itu memerlukan upaya khusus, bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi. Kita tidak bisa serta merta punya pertahanan kuat, tentunya pemerintah harus memikirkan ini. Soal pelanggaran wilayah, termasuk di Natuna baru-baru ini, harus menjadi perhatian seluruh pihak,” ujarnya

Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut meskipun nantinya Indonesia memiliki pertahanan yang kuat, tentu harus dibarengi dengan perhatian khusus utamanya alutsista yang terbarukan.

Dalam rapat yang berlangsung 6 jam itu, Prabowo mengungkapkan rapat dengan Komisi I DPR juga menyetujui untuk memperbaharui alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal itu agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman negara lain. “Meningkatkan pertahanan tentunya kita perlu modernisasi alutsista kita memperbaiki yang kita punya. Supaya kita punya kemampuan menegakkan kedaulatan kita,” tegas mantan Danjesn Kopassus ini.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyatakan sikapnya terkait kasus kapal coast guard China yang memasuki wilayah perairan Natuna. Menurutnya diplomasi harus tetap dijalankan seiring dengan persiapan fisik secara militer. Fadli Zon mengatakan pemerintah memang harus berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya konfrontasi dengan China.

“Menurut saya tegas diplomasi harus jalan tapi eksistensi fisik kita secara militer di wilayah itu juga berjalan. Tetapi kita harus prepare for the war untuk mempertahankan kedaulatan laut atau wilayah kita, jangan sampai kemudian kita dilecehkan. Jadi diplomasi juga penting, jalan hard atau offensive diplomasi juga sangat penting,” jelasnya.

Tim Investigasi

Selain Natuna, dalam raker itu juga dibahas dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri yang merugikan negara Rp 16,7 triliun lebih. Menhan menegaskan bahwa ia telah membentuk tim investigasi dan penyidikan. Ia menyebut penyelidikan Asabri juga telah didukung sejumlah pihak yakni kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Iya, Asabri sudah kita bentuk tim investigasi. Juga saya kira penegak hukum sudah bertindak,” kata Prabowo. Menurut Prabowo, tim investigasi sudah mulai bekerja untuk mengusut aliran uang Asabri. “Sudah, sudah (jalan). Ya kita akan tegakkan hukumlah semuanya,” tutup Prabowo.

Sejauh ini, BPK mulai mengaudit investigasi pada Asabri untuk menemukan aliran dana yang ada. Pihak kepolisian juga telah membentuk tim investigasi. Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan tim itu akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Saya sedang memerintahkan ke Bareskrim untuk membikin tim gabungan dari Dittipidkor sama Dirkrimsus Polda Metro untuk melakukan langkah-langkah verifikasi dan penyelidikan. Akan dikerjakan langsung oleh tim yang dipimpin Kabareskrim,” Jumat (17/01/2020).

Sementara itu, Anggota VI BPK Harry Azhar Azis mengatakan, perkiraan jumlah kerugian ASABRI Rp 16,7 triliun di antaranya berasal dari salah penempatan investasi saham dan reksa dana. Dugaan tersebut telah dibahas dalam rapat internal BPK kemarin.

“Sudah tadi dilaporkan (dalam rapat) ada potensi kerugian sekitar Rp 16,7 triliun di dua tempat, di reksa dana sekitar Rp 6,7 triliun dan saham Rp 9,7 triliun,” kata dia saat ditemui di Gedung BPK RI, Jakarta, Rabu (15/01/2020).

Harry mengakui, ada portofolio investasi saham milik ASABRI yang nilainya anjlok sehingga berpotensi merugikan perusahaan hingga triliunan rupiah. Tapi, ada juga yang masih bagus dan perusahaan masih memperoleh peruntungan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, terjadi penurunan aset PT Asabri (Persero) dalam satu tahun terakhir. Jumlahnya, kata Mahfud, mencapai Rp 17 triliun. Mahfud berharap, dengan adanya temuan tersebut, aparat penegak hukum bisa mengusut dan mencari tahu penyebab aset milik PT Asabri menurun.

“Tetapi dugaan atau fakta, menurunnya aset sekitar Rp 17,4 triliun atau antara 16-17 triliun. Tapi yang saya peroleh Rp 17,6 triliun itu tentu harus diperiksa. Itu aja,” ungkap Mahfud di Hotel Saripan Pasific, Jakarta, Sabtu (18/01/2020). Mahfud pun menjelaskan, para prajurit tidak perlu resah terkait hal tersebut. Sebab, uang yang saat ini ada di PT Asabri dapat memenuhi kebutuhan para prajurit. “Sehingga likuiditasnya masih menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menginstruksikan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo membentuk tim gabungan untuk menangani kasus di PT Asabri. “Oh iya. Saya sedang memerintahkan ke Bareskrim,” kata Idham Azis di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (17/01/2020).

Idham menerangkan, tim gabungan melibatkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk melakukan langkah-langkah verifikasi dan penyelidikan kasus Asabri. D. Ramdani