sironline.id, Jakarta – Tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju menghadapi tantangan di tengah perekonomian global yang menunjukkan tanda-tanda resesi. Meskipun Indonesia belum menghadapi resesi, namun harus tetap membuat antisipasi. “Ekonomi domestik kita berusaha melakukan transformasi ekonomi, tapi yang tumbuh di bawah 5% justru sektor fundamental seperti pengolahan, pertanian, sektor perdagangan, artinya tidak terjadi transformasi ekonomi yang masih menjadi masalah kita. Apalagi ekspor kita sangat turun beberapa tahun terakhir,” jelas Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad di acara seminar nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2020 “Kabinet Baru dan Ancaman Resei Ekonomi” di Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melihat ada beberapa fokus kebijakan kementerian di bidang ekonomi, yaitu:
Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian ini harus memastikan koordinasi dan strategi menghadapi potensi risiko resesi ekonomi berjalan sesuai rencana. Selain itu penajaman kembali strategi paket kebijakan ekonomi yang lebih atraktif dan ‘nendang’ bagi pelaku ekonomi.
Kedua, Kementerian Keuangan harus meningkatkan kualitas koordinasi dengan otoritas moneter. Selain itu, Kementerian Keuangan harus menambah basis pajak baru secara hati-hati dalam rangka menambah penerimaan negara tanpa harus mengganggu perekonomian. Perluasan basis pajak berarti menggaet potensi pajak yang selama ini belum tersentuh.
Kementerian Keuangan juga harus melakukan strategi penjualan surat berharga negara secara prudent dengan nominal ritel dalam rangka pendalaman pasar keuangan domestik. Hal ini membantu mengurangi jumlah kepemilikan surat utang negara oleh asing.
Ketiga, Kementerian Perdagangan. Hal yang harus diperhatikan serius dalam perdagangan dalam negeri adalah menjamin distribusi dan pasokan bahan pokok, terutama sembilan bahan pokok, agar tetap tersedia guna menghindari gejolak inflasi akibat distribusi yang tidak beres sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Terkait dengan perdagangan luar negeri, pemerintah juga harus mencari pasar ekspor nontradisional dalam rangka memasarkan produk-produk Indonesia.
Keempat, Kementerian Perindustrian. Salah satu pekerjaan rumah yang harus diwujudkan Indonesia di bidang industri adalah membangun mother of industry, yakni industri baja dan industri petrokimia. Industri baja dibutuhkan dalam rangka mendukung industri turunan yang membutuhkan suplai baja, terutama industri permesinan dan infrastruktur. Kementerian Perindustrian juga perlu mengembangkan agroindustri, mengingat sifat industri ini adalah bahan baku tersedia di domestik, mampu memenuhi kebutuhan end user (masyarakat) dan potensial untuk ekspor.
Kelima, Kementerian Pertanian. Memastikan produksi bahan pangan dalam negeri terpenuhi. Dua alasan utama adalah mengurangi impor dan menjaga harga pangan di pasaran tetap stabil. Pengurangan impor penting dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD). Menjaga harga stabil penting dalam menjaga inflasi yang berujung pada perlindungan daya beli masyarakat.
Keenam, Kementerian Ketenagakerjaan. Mengawal program kartu pra kerja Pemerintah dan menjaga agar buruh atau pekerja tetap produktif selaras dengan kenaikan upah yang terjadi setiap tahun. Selain itu, Kemenaker harus fokus dalam menjaga produktivitas pekerja dan peningkatan SDM.
Ketujuh, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Satu poin utama yang harus diperhatikan terkait dengan keberadaan UMKM dan koperasi di Indonesia adalah masalah scale-up UMKM. Scale up UMKM dan Koperasi penting agar porsi UMKM dan koperasi dalam perekonomian meningkat. Scale-up UMKM bisa dihubungkan dengan pembangunan industri agro yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian.
Adapun salah satu instrumen yang bisa dijadikan sebagai sumber permodalan UMKM adalah memaksimalkan institusi atau entitas Bursa Efek Khusus UMKM (BEKU). Keberadaan BEKU akan menjadi alternatif pembiayaan oleh UMKM sekaligus memperdalam keuangan di Indonesia.
Kedelapan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Lahan menjadi salah satu kendala investasi di Indonesia. Keberadaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi. Perwujudan tata ruang yang konsisten juga diperlukan untuk perencanaan sistem logistik yang efektif dan efisien danberumur jangka panjang.
Kesembilan, Kementerian BUMN. Keterlibatan BUMN penting, namun jika terlalu mendominasi akan mengurangi minat swasta untuk melaksanakan investasi. Pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), BUMN dan swasta diharapkan bisa berkolaborasi dalam melaksanakan pembangunan nasional. Ruang kerja BUMN dan ruang kerja swasta harus disinergikan karena kata kunci mitigasi resesi ekonomi adalah kolaborasi dan sinergi. (eka)
