Future Trends Forum ke-12, Roadmap untuk JKN

2
Para pembicara bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes, dr. Oscar Primadi, MPH (tengah).

 

Tantangan dalam pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional selalu menjadi persoalan utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian yang mengemuka dalam diskusi Asia Pacific Future Trends Forum ke-12 yang diselenggarakan di Jakarta, 20-21 November lalu, yang mengangkat tema “Roadmap to National Health Insurance: Acceleration through Public-Private Partnership”, digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan The SMERU Research Institute dan PT Novartis Indonesia. Para pembicara berasal dari Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, dan Thailand, dengan fokus pembahasan seputar health financing serta pemanfaatan big data dan data digital.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kemenkes, dr. Oscar Primadi, MHP, Menteri Kesehatan, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K), menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah komitmen untuk memajukan sumber daya manusia agar mencapai Indonesia Maju pada 2045. Untuk menjangkau lebih dari 265 juta penduduk Indonesia, JKN perlu ditingkatkan dan disempurnakan penerapannya. Saat ini, pemerintah dan pemerintah daerah telah membiayai kurang lebih 135 juta jiwa atau sekitar setengah jumlah penduduk, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu.

“Sebanyak 96,6 juta jiwa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 38,4 juta jiwa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya, sambil menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat program JKN. “Luasnya cakupan serta banyaknya peserta yang perlu dikelola mendorong kita mengarahkan program kepada Health 4.0. Inovasi terkini seperti pemanfaatan big data dan digital, dapat meningkatkan informasi tentang patient’s journey serta memperkuat sistem kesehatan. Namun, kami tidak dapat melakukannya sendiri, perlu sinergi kuat antara sektor publik dan swasta.”

Widjajanti Isdijoso, Oscar Primadi, dan Jorge Wagner.

Penerapan JKN di negara-negara Asia Pasifik memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat secara umum, khususnya dalam hal akses, baik akses terhadap obat-obatan, maupun terhadap pelayanan kesehatan. Untuk itu, inisiatif digital dan teknologi dunia kesehatan perlu diterapkan secara luas. Pemanfaatan sistem informasi yang besar ini dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sehingga semakin mendorong peningkatan kesehatan setiap orang.

Widjajanti Isdijoso, Direktur The SMERU Research Institute, menjelaskan, “Kami mengajak pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dari negara di Asia Pasifik untuk berbagi dan berdiskusi seputar praktik sistem kesehatan yang dilakukan guna mencapai sistem kesehatan yang inovatif dan lebih mapan. Dengan sistem JKN yang besar seperti Indonesia, pemanfaatan analitika big data menjadi sangat penting untuk memonitor dan meningkatkan pelayanan. Ekosistem yang besar seperti JKN ini memerlukan platform teknologi digital yang andal untuk memastikan akurasi analisis yang dihasilkan.”

Sementara itu, Jorge Wagner, Presiden Direktur PT Novartis Indonesia, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk secara aktif berperan dalam upaya peningkatan sistem kesehatan di Indonesia. Sejak 2017-2019 telah menjangkau lebih dari 10.000 tenaga kesehatan di Indonesia melalui program CME untuk terapetik area: kardiovaskular, metabolik, onkologi, pulmonologi, dermatologi, optalmologi, imunologi, dan transplan. “Program CME sangat penting untuk tenaga kesehatan agar mereka dapat terus memperbarui pengetahuan guna mencapai diagnosis dan tatalaksana penyakit yang lebih baik,” katanya. (est)