Sekitar 180.000 PNS akan Pindah Bertahap ke Ibu Kota Baru

2

sironline.id, Jakarta – Sekitar 180.000 pegawai negeri sipil atau PNS akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru. Pemindahan ratusan ribu PNS ini akan dilakukan bertahap di sejumlah kementerian dan lembaga. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan Badan Kepegawaian Negara ikut dalam Pokja 6 pemindahan Ibu Kota baru. Hingga kini Pokja masih menginventarisir berapa tepatnya jumlah pegawai negeri yang harus pindah. Pokja juga ikut menangani tentang mekanisme pemindahan PNS tersebut. “Kementerian lembaga mana saja yang pindah. Opsi-opsi masih terbuka sesuai perkembangan,” terangnya, Senin, 28 Oktober 2019.

BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah mengadakan rapat terkait pemindahan Ibu Kota Negara pada Jumat pekan lalu. Sedikitnya ada lima agenda yang dibahas pada rapat pemindahan Ibu Kota tersebut.

Pertama, pemetaan ASN yang akan dipindahkan. Kedua skema pemindahan. Ketiga, jumlah kebutuhan apartemen/rumah dinas. Keempat dibahas pula tentang desain perkantoran dan kelima adalah penganggaran yang dibutuhkan.

Niat Presiden Jokowi memindahkan ibu kota telah disampaikan secara resmi dalam pidato kenegaraannya di sidang DPR dan DPD pada 16 Agustus lalu. Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat. Jokowi menegaskan bahwa setelah pemindahan PNS yang bekerja di kementerian pusat, dari Jakarta ke Kalimantan rampung, pelaksana kementerian akan menetap dan tidak bolak-balik ke Jakarta.

Menurut Jokowi, pemerintah akan segera membangun fasilitas dan infrastruktur untuk kementerian dalam waktu dekat. Ia juga memastikan Istana Negara bakal pindah dalam waktu bersamaan. Maksimal, menurut Jokowi, pemindahan tahap pertama akan terealisasi pada 2024 atau sebelum masa jabatannya sebagai presiden habis.

Selanjutnya, pada tahap kedua, pemerintah akan membangun fasilitas lain, seperti stasiun, universitas, dan kantor non-kementerian atau lembaga-lembaga tinggi. Jokowi menilai, pemindahan ibu kota mendesak untuk pemerataan ekonomi. Persoalan lain juga melatarinya, seperti masalah bencana alam, kemacetan, dan polusi.