sironline.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo kerap mengungkapkan tidak adanya kebijakan yang konkret mengenai investasi, ekspor dan perpajakan. Pemerintah pun siap memberikan kebijakan insentif perpajakan seperti perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, super deduction untuk pengembangan vokasi dan litbang serta industri padat karya.
Saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan omnibus law yaitu membuat satu Undang-Undang (UU) baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Pemerintah berencana merevisi 74 perundang-undangan soal perizinan yang menghambat investasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan perubahan 72 Undang-Undang dengan menggunakan skema omnibus law ini dapat memperbaiki ongkos investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR Indonesia saat ini di level 6,3, masih jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajukan revisi UU setelah pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan, seharusnya pemerintah tidak perlu berkecil hati karena investasi di Indonesia masih unggul dibanding negara-negara lainnya. “Tidak benar bahwa investasi di Indonesia kecil. Tidak benar pertumbuhannya lebih jelek dibanding negara lain, karena data-datanya tidak seperti itu,” jelasnya, Senin (30/9/2019).
Ia merinci data yang dihimpun oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dimana Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia tercatat US$22 miliar atau menempati peringkat ke-16 dunia pada 2018. Peringkat Indonesia justru lebih baik dibanding tahun sebelumnya yakni ranking 18. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya kalah dari Singapura yang menempati peringkat 4 dunia. Sementara itu, Vietnam menempati peringkat 18 dunia dengan angka US$16 miliar.
“Dari data itu menunjukkan bahwa investasi asing di Indonesia tahun 2018 nomor 16 terbesar di dunia. Bahkan Vietnam kalah dengan Indonesia, Vietnam di ranking 18. Pak Jokowi selalu membandingkan dengan Vietnam, karena dari 33 perusahaan asal China yang relokasi tidak ada yang ke Indonesia. Foreign Direct Investment dari China juga ke Indonesia,” jelasnya.
Terkait omnibus law, ia mengatakan omnibus law akan memiliki dampak terutama terhadap kewenangan daerah yang akan dicabut. “Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer daerah dan dana desa. Saya temukan data bahwa dalam 4 tahun terakhir transfer ke daerah dan dana desa persentasenya terhadap pengeluaran negara turun terus. Jadi semakin besar cengkeraman pemerintah pusat,” tambahnya. (eka)
