Prabowo : Dalam 2 Tahun, Indonesia Bisa Swasembada Pangan

13

Bogor – Indonesia adalah negara kaya dengan sumber daya alam melimpah ruah. Akan tetapi, hingga kini negara ini masih terjebak dalam berbagai permasalahan yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pembangunan negara.

Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (IKS UKRI) menggelar simposium tentang Strategi Dorongan Besar Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Energi dalam Rangka Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Dua Digit.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra menjelaskan bahwa negara ini terjebak dalam berbagai permasalahan ekonomi, diantaranya  PDB per kapita yang stagnan di angka USD 3000 dan tingkat pengangguran yang tinggi. Lalu, impor minyak mentah dan BBM yang menghabiskan devisa hingga USD 20 milyar per tahun yang terus menerus membebani APBN.  Dan, impor pangan (gandum, beras, dan jagung) yang menghabiskan USD 5 miliar per tahun. Serta, defisit neraca perdagangan yang telah mencapai USD 8 milyar di tahun 2018. Dan, kebutuhan pertumbuhan ekonomi double-digit yang tidak pernah tercapai.

Untuk mengatasi ragam persoalan ini, Prabowo merancang suatu strategi yang diberi nama “Strategi Dorongan Besar Kita”. “Target yang akan dicapai adalah mencapai swasembada pangan gandum, beras, jagung dalam 2 tahun, mencapai swasembada energi dalam 3 tahun, menghentikan impor pangan dan bahan bakar minyak (menghemat USD 25 miliar per tahun), menciptakan 28 juta lapangan kerja baru dalam 3 tahun, dan menambah pendapatan dari ekspor beras dan jagung sebesar USD 12,5 milyar per tahun, serta pertumbuhan ekonomi hingga 15% karena perputaran ekonomi dalam negeri mencapai USD 150 miliar per tahun,” ucapnya

Untuk mencapai target tersebut, menurut Prabowo langkah-langkah yang harus segera dilaksanakan adalah konversi 8 juta hektar tanah terlantar menjadi lahan pertanian produktif dan konversi 6 juta hektar tanah terlantar menjadi hutan bioenergi. “Jika kebutuhan per hektar untuk konversi lahan tersebut adalah USD 3000, maka total diperlukan USD 42 milyar,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan program ini, dikatakan Prabowo negara  perlu membentuk task force dorongan besar yang  setidaknya terdiri dari Bulog dan  Pertamina  sebagai pengelola hulu-hilir produksi pangan dan bioenergi,  kementerian terkait,  beri tanah negara  dan  beri pendanaan APBN. (dess)