Rocky Gerung: Kedaulatan Bukan untuk Rakyat tapi Punya Rakyat

16
Seminar Nasional di Gedung Djoang, Selasa 18 September 2019

Sironline.id, Jakarta – UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali selama periode 1999-2002. Forum Alumni Perguruan tinggi se-Indoneaia (FA Petisi) menilai amandeman UU 1945 ini seolah dipaksakan dan tergesa-gesa. Tidak saja merobek struktur tatanan hukum, ekonomi, politik, pertahanan, sosial budaya, tetapi juga telah membuka persoalan baru di tengah masyarakat.

Amandeman UUD 1945 hanya melahirkan exploitasi baru pada struktur masyarakat rentan khususnya yang terbelakang karena kompetisi menjadi lebih terbuka pada masyarakat yang agresif secara modal dan akses jauh lebih kuat. Jadi jurang pemisah antara si kuat dan si lemah semakin lebar.

Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa kedaulatan harus kembali dimiliki oleh rakyat. Menurutnya bahasa kedaulatan untuk rakyat harus dihapuskan dalam perspektif naratif publik. “Jadi kedaulatan bukan untuk rakyat tapi punya rakyat,” katanya.

Saat ini kedaulatan rakyat tidak berada ditangan rakyat sebagai pemilik sah konstitutif. Maka dari itu, ia menyerukan agar kedaulatan rakyat harus direbut kembali.

“Kenapa kita harus kembalikan kedaulatan rakyat, karena dirampas oleh kedaulatan partai dan asing,” tuturnya dalam seminar nasional Menggugat keabsahan UUD 1945 versi amandenen tahun 2002: Meluruskan Sejarah & Kembali Ke Jati Diri Bangsa di Gedoeng Joeang 45 Jakarta, Rabu (18/09/2019).

Ia menyatakan bahwa kedaulatan bukan milik pemerintah, bukan milik Presiden atau penguasa, bukan milik raja atau milik siapapun. Namun kedaulatan adalah milik rakyat.

“Ayat 2 pasal 1 UUD 1945, negara berdasarkan kedaulatan rakyat, itu prinsipnya,” ujarnya.

Menurutnya dasar UUD 1945 itulah, Rocky sampai menyatakan bahwa Tuhan sekalipun tidak berdaulat terhadap konstitusi.

“Tuhan berdaulat nggak dalam konstitusi? Tidak. Karena Tuhan tidak ikut pilkada. Tuhan berdaulat pada manusia dan individu, tapi dalam negara tidak berdaulat,” tegasnya.

Perjuangan untuk mengembalikan lagi kedaulatan rakyat tidak bisa dilakukan masing-masing individu rakyat, akan tetapi harus ada kesamaan perjuangan antar rakyat Indonesia. Karena sama halnya dengan kebebasan yang harus diperjuangkan.

“Kebebasan bukan hadiah dari negara tapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan kekuatan sendiri dan dengan cara bersama-sama,” tambahnya.

Namun begitu, baik kedaulatan dan kebebasan juga harus diperjuangkan dengan narasi dan argumentasi yang tepat. Ia berpesan kepada elemen masyarakat termasuk akademisi untuk meningkatkan intelektualitas. Karena dengan argumentasi yang tepat dan kuat menjadi kunci perjuangan perebutan kedaulatan dan kebebasan itu bisa tercapai.

“Kenapa saya jadi oposisi karena saya mau perkuat argumentasi dan menghasilkan ulang akal sehat,” tutup Rocky.

Sementara itu, aktivis senior Sri Bintang Pamungkas mengatakan Persiden Jokowi kian tak berdaya dalam menghadapi adanya invansi asing. Sri Bintang pun menuding justru kebijakan Jokowi yang membawa asing masuk ke Indonesia.

“Dia bawa asing masuk. Bulan Oktober 2014 sebelumnya saya bersama Rachmawati Soekarnoputri sudah bilang kami menolak Jokowi dan tak mengakui dia sebagai Presiden,” katanya

Ia melanjutkan, jangan sampai bangsa Indonesia justru terjajah di negara sendiri.

“Jangan sampai ekonomi kita jadi hegomoni oleh asing. Saya katakan tahun 1995 angka kemiskinan 120 juta orang dan data itu saya bawa ke Jerman dan itu yang bikin saya berkelahi dengan Soeharto,” ungkapnya.

Menurutnya, rakyat Indonesia harus diutamakan oleh pemerintah. Bukan kepentingan atau investasi asing. Ia menegaskan, semua pembangunan di negara maju harus dimulai dengan pemenuhan hak tanah.

Hasil seminar FA Petisi akan diberikan kepada institusi DPR/MPR RI dan partai politik yang berencana melakukan amandeman UU 1945 (soal GBHN) sekaligus juga sebagai acuan pro kontra di tengah masyarakat mengenai posisi konstitusi UUD 1945 atas perubahan amandeman 1999-2002.