Sironline.id, Jakarta – Indonesia pasca-21 tahun reformasi masih memiliki pekerjaan rumah sangat besar. Sebagai sebuah bangsa yang plural, nampak begitu rentan saat ini. Fragmentasi sosial kelihatan semakin memburuk. Kohesivitas sosial dan ikatan kekerabatan tidak teruji manakala berhadapan dengan perbedaan pandangan politik dan keyakinan keagamaan. Masyarakat di akar rumput sibuk mencari kelemahan dan keburukan yang lain, sementara para elit politik begitu masygul memburu jabatan dan posisi di lembaga pemerintahan.
Presiden Joko Widodo yang hadir pada acara Titik Temu dengan tema Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan menegaskan jika keberhasilan sebuah negara dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerima dan mengelola kemajemukan. Semakin masyarakat dapat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi yang mengarah pada kemajuan bangsa.
“Kemajemukan itu adalah sebuah kebutuhan karena kemajemukan akan membuat kita menjadi kaya imajinasi untuk berinovasi. Kemajemukan membuat kita akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan kemajemukan itu akan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari sebuah kemajuan ekonomi. Kalau mau mengundang wisatawan dari luar negeri, mendatangkan orang dengan keahlian yang tidak kita miliki, kalau mau investor dari luar negeri kita harus terbuka dari daerah negara lain. Ke depan akan terjadi seperti itu beda etnis, beda budaya dan agama,” katanya saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Forum Titik Temu dengan tema Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan di Makara Ballroom DoubleTree Hilton Hotel, Cikini, Jakarta Rabu (18/09/2019).
Menurut Presiden, pada dasarnya, kemajemukan dan kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan keterbukaan menjadi kunci bagi lompatan kemajuan. Presiden mengatakan, banyak contoh negara yang bertransformasi menjadi negara maju dengan kemajemukan tersebut, salah satunya Persatuan Emirat Arab (PEA).
“Empat puluh tahun yang lalu Uni Emirat Arab (PEA) merupakan negara yang tertinggal. Tingkat melek hurufnya rendah, budaya pendidikannya tertutup dan tradisional. Namun, Uni Emirat Arab sekarang menjadi negara yang sangat makmur dan maju,” paparnya.
Jokowi menjelaskan, keterbukaan dan toleransi misalnya bisa terlihat dari keberanian mereka mengundang talenta-talenta besar dunia untuk menjadi pucuk pimpinan perusahaan dan tenaga ahli di negaranya, yang kemudian pada saatnya secara bertahap digantikan oleh warga asli PEA. Tak hanya itu, mereka juga berani mengundang puluhan rektor, dosen, dan guru-guru hebat dari perguruan tinggi dunia.
Ia menyayangkan masyarakat Indonesia masih belum dewasa dalam mengelola perbedaan sehingga seringkali mengedepankan emosi. Padahal, Indonesia diakuinya sejatinya merupakan bangsa yang beragam mulai dari suku, etnis, budaya, bahasa, dan agama.
“Termasuk semakin mampu mengelola atas hadirnya orang asing yang mau bekerjasama dengan kita. Jangan hanya antek asing, antek aseng, itu yang namanya emosi keagamaan bukan cinta keagamaan,” tekannya.
Namun, hal tersebut diakuinya tidak bisa diterapkan langsung di Indonesia yang berkaca dari rencananya untuk mengangkat rektor dari luar negeri di universitas nasional.
“Di sini, baru ide gagasan, ada 4.700 akademik, politeknik, universitas, perguruan tinggi. Saya ngomong-ngomong dikit gimana kalau kita pakai 3 universitas kita atau politeknik atau akademik pakai rektor asing. Baru bicara seperti itu sudah langsung, Presiden Jokowi [disebut] antek asing,” tambahnya
Ia mengatakan bangsa Indonesia memiliki semangat untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.
“Marilah kita kembalikan lagi kepada semangat berdirinya negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mampu mengelola kemajemukan di internal bangsa kita, yang bisa menjadi teladan, menjadi panutan dunia dalam merawat toleransi dan persatuan, dan juga berani terbuka untuk kemajuan bangsa,” kata Presiden.
Banyak Tokoh
Forum Titik Temu merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang berorientasi pada gerakan kultural, yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, dan Maarif Institute. Acara ini digelar sebagai penegasan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dan berjalan beriringan dengan berpedoman pada Pancasila.
Sejumlah tokoh hadir guna menyampaikan seruan moral dan pesan perdamaian, antara lain Ahli Tafsir dan Pendiri Pusat Studi Al-Quran Muhammad Quraish Shihab, tokoh agama perempuan yang juga istri almarhum KH Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan tokoh perempuan yang juga istri almarhum Nurcholish Madjid, Omi Komaria Nurcholish Madjid.
Selain tokoh-tokoh dan sesepuh FORUM TITIK TEMU tersebut, hadir juga tokoh-tokoh lain seperti Jenderal (Purn) Moeldoko, Azyumardi Azra, Yudi Latif, Richard Louhenapessy, Simon Petrus Lili Tjahjadi, Komarudin Hidayat, Yayah Khisbiyah, Haidar Bagir, Henny Supolo Sitepu, Bhante Nyanasuryanadi Mahathera, Lies Marcoes-Natsir, Ratu Shr Bhagawan Narayana Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, Juwita Jatikusumah Putri, Ws. Chandra Setiawan, Muhamad Wahyuni Nafis, Inayah Wahid, Abd. Rohim Ghazali, Faizah Binti Awad, dan Ulil Abshar Abdalla.
Pada forum ini juga dibacakan Deklarasi dengan menyuarakan poin-poin penting berikut:
Pertama, menyerukan kembali setiap warga negara Indonesia untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan memperkukuh kebhinekaan sebagai langkah mendasar menolak rasisme, memerangi pikiran dan perilaku intoleran, dan tindakan kekerasan.
Kedua, mengajak masyarakat Indonesia untuk menyadari kembali pentingnya hidup berdampingan dan meningkatkan kerja sama lintas budaya.
Ketiga, menyerukan kepada institusi negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk bekerja secara efektif dan bersinergi demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Keempat, mendorong kerja sama konkret antar-organisasi masyarakat sipil dan sektor usaha untuk secara kreatif memproduksi dan membuka lapangan-lapangan kerja baru guna memberikan jaminan hidup yang sejahtera dan makmur.
Kelima, menyerukan kepada komunitas adat, agama, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat sinergi gerakan bersama mulai dari mendorong kebijakan yang adil, pendidikan yang layak, hingga pendampingan masyarakat di akar rumput.
