Ketua DPR RI: Kuasai Sistem Pemilu dengan Politik Uang, Asing Bisa Atur Indonesia

6
Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam seminar di Hotel Grand Cempaka -Dok. istimewa

Sironline.id, Jakarta – Pemilu memang sudah usai, namun kondisi dan problematika yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih juga tetap memanas. “Pasca-Pemilu 2019 ini merupakan sesuatu yang sangat sulit bagi kita khususnya masyarakat Indonesia terlebih lagi problematika situasi Nasional. Bahkan beberapa minggu terakhir ini kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak semestinya terjadi yakni rasisme,” kata Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Daud Gerung dalam seminar kebangsaan dengan tema Refleksi dan Proyeksi Demokrasi Pasca-Pemilu 2019 di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, Sabtu (24/08/2019).

Daud mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya mengembalikan semangat kebangsaan dan semangat demokrasi yaitu nilai-nilai persaudaraan. Menurutnya, tidak ada namanya perbedaan suku, Daerah, dan organisasi kita kembalikan semangat kebangsaan dan semangat demokrasi kita.”Tidak ada namanya perbedaan suku A suku B, tidak ada namanya perbedaan adat istiadat, tidak ada namanya perbedaan daerah dan tidak juga ada namanya perbedaan organisasi,” jelasnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Pemilu 2019 merupakan ajang kontestasi politik terberat dan tebesar di Indonesia bahkan dunia. Maklum lima pemilihan dilakukan pada satu waktu. Bamsoet menyebut ada bahaya politik uang yang mengintai bangsa Indonesia di tiap gelaran pemilu. Ia mengatakan hanya mereka yang berkantong tebal yang bisa menduduki kursi empuk kepemimpinan. Namun, sistem pemilu di Indonesia rawan praktik politik uang. Menurutnya, praktik politik uang hanya memberikan ruang bagi orang-orang berkantong tebal untuk meraup suara. “Kalau kita berpijak terus pada sitem ini maka jangan heran kalau parlemen setiap tingkatan DPR, akan diisi oleh orang-orang bekantong tebal, memilki ekonomi kuat, dia pejabat setempat, atau konglomerat,” ucapnya.

Menurutnya praktik politik uang ini berpotensi membuka pintu bagi para pemodal asing. Ia khawatir masuknya pemodal asing akan berdampak pada penentuan kebijakan ekonomi dan politik Indonesia. “Tidak perlu kirim kapal perang, torpedo, roket, untuk rebut kuasai Indonesia. Karena sistem kita yang ada yang kita pilih yang paling berkuasa parpol. Pilar kita parpol. Namun kalau parpol kita dikuasai oleh para pemodal, oleh asing yang investasi ke parpol bukan nggak mungkin nanti orang yang masuk Indonesia, menguasai Indonesia itu akan melalui parpol 10-20 tahun ke depan,” imbuhnya.

Check and Balances

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini melihat peta politik di DPR RI periode 2019-2024 mendatang tidak akan banyak berubah dibandingkan DPR saat ini. Komposisi dari partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin serta yang berada di koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpotensi mewujudkan pengawasan dan dukungan yang stabil di DPR.  Saat ini koalisi pemerintah yang terdiri dari PDI-Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP, kekuatannya di Parlemen mencakup 54,9 persen. Sementara Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS mencakup 35,39 persen. “Namun kita juga masih menunggu Rakernas Partai Gerindra yang rencananya akan dilakukan pada 21 September 2019, apakah hasilnya memutuskan ikut bersama gerbong pemerintah atau tetap berada diluar pemerintah,” urainya

Menurutnya, bila semua partai politik mendapatkan kursi menteri, tetap tidak akan sampai mengurangi ketajaman DPR RI untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja kritis pemerintah. Proses check and balances tetap akan berjalan, karena masih banyak anggota DPR RI yang kritis. Masih banyak pula lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kekuatan masyarakat sipil yang kritis mengawasi jalannya pemerintahan. “Apalagi sekarang ini kekuatan netizen yang sangat besar dengan segala kekritisannya di media sosial. Yang kadangkala lebih galak dibanding pengamat profesional dan lebih tajam dibanding anggota DPR RI. Presiden Joko Widodo juga sangat memperhatikan atmosfer yang berkembang di media sosial, yang turut menyumbang jalannya check and balances bagi pemerintah,” tuturnya. (D. Ramdani)