Emil Salim: Anggaran Pembangunan SDM Harus Jadi Prioritas

6

sironline.id, Jakarta – Pada 2020-2045 Indonesia memasuki  kebangkitan generasi emas (usia 15-64 tahun). Dengan meningkatkan kualitas SDM, terbuka peluang untuk keluar dari  perangkap negara  berpendapatan  rendah.

Ekonom senior Emil Salim menegaskan, Indonesia bisa keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) asal fokus pada peningkatan human resources dan memanfaatkan bonus demografi.  “Kuncinya adalah human rescources. Jadi masalah pokok kita adalah kualitas SDM,” kata Emil yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Hari Ulang Tahun Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di JDC, Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah populasi warga negara Indonesia pada 2019 diperkirakan mencapai 266,91 juta jiwa. Proporsi jumlah penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun) sebanyak 183,36 juta jiwa atau 68,7 persen total populasi. Adapun usia penduduk tidak produktif (usia di atas 65 tahun) sangat rendah, sekitar 6,51 persen populasi. Sementara itu, persentase generasi milenial (usia 20-35 tahun) mencapai 25 persen. Bisa dikatakan, komposisi penduduk Indonesia pada hari ini adalah paling ideal untuk mendorong pembangunan.  Diperkirakan, bonus demografi yang dialami Indonesia akan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2036. Setelah itu, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah menjadi 19 persen hingga 2045, bertepatan saat kemerdekaan Indonesia memasuki angka 100 tahun.

Ia menilai pembangunan belum menyentuh masyarakat di luar Jawa terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di luar Jawa masih rendah. IPM mencakup Indeks Harapan Hidup, bisa baca-tulis, tingkat pendidikan,  dan  standar hidup. Dari 34 propinsi, hanya  9  propinsi (26%) memiliki IPM  di atas rata-rata (71.39) di tahun 2018, yaitu pulau Sumatera Barat  (71,73), Riau (72,44), dan Kepulauan Riau (74,84), DKI Jakarta (80,47), Jogjakarta (79,53), Banten (71,75), Bali (74,77), Kalimantan Timur (75,83), Sulawesi Utara (72,20). Propinsi lain masih  memiliki IPM di bawah  nilai rata-rata 71,39 seperti Papua Barat (63,74) dan papua (60,06).  “Mari membangun Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, Maluku dan sebagainya yang masih rendah IPM-nya,” tambahnya.

Untuk itu ia menegaskan saat ini lebih baik pemerintah fokus pada pengembangan SDM, daripada pengembangan pembangunan fisik, apalagi bonus demografi dalam usia 15 tahun ke atas mendominasi seluruh penduduk Indonesia dengan jumlah 196 juta. “Bonus demografi satu-satunya kesempatan di dalam sejarah bangsa. Penduduk usia 15 -65 tahun yang jumlahnya besar kalau ini maju bisa menjadi  pendorong penggerak pembangunan akan dahsyat hasilnya, kita bisa menandingi China,” tuturnya.

Ia menilai pembangunan sumber daya manusia lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah sibuk mengurus wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Ia pun mengatakan pemerintah sebaiknya memfokuskan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan SDM. “Pemerintah harus mendahulukan prioritas yakni membangun SDM yang berkualitas. Jadi pembangunan itu otak bukan barang. Karena semua yang ada ini adalah hasil otak. Prioritas fokus kepada daerah-daerah melalui pengembangan SDM, petaninya, buruhnya, sampai dengan pelajarnya kapasitasnya harus naik,” tambahnya. (eka)