Sironline.id, Jakarta – Pada sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, akhir pekan lalu, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal. Dua di antaranya ditujukan pada lembaga Negara baik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial.
Dalam pidatonya Jokowi mengingatkan lembaga negara tidak boleh cepat berpuas diri. Karena itu, setiap aspek pemerintahan harus saling mengingatkan dan membantu untuk mencapai kemajuan Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara demokrasi.
“Kita (lembaga negara) tidak boleh alergi terhadap kritik. Bagaimanapun kerasnya kritik itu, harus diterima sebagai wujud kepedulian, agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat,” tegasnya saat pidato kebangsaan di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (16/08/2019)
Selain itu, Jokowi juga mengajak semua lembaga negara untuk membangun sinergi yang kuat. Sebab, dia ingin semua aspek mendukung lompatan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, penekanan ketimpangan, serta pembukaan lapangan kerja di Indonesia. Jokowi ingin lembaga negara mampu menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
“Ikut serta melahirkan lebih banyak lagi sumber daya manusia unggul yang membawa kemajuan bangsa,” paparnya.
Jokowi optimistis, Indonesia mampu menghadapi tantangan karena fondasi Pancasila yang kuat sebagai pemersatu bangsa. Apalagi, Indonesia memiliki wilayah luas dengan populasi yang besar. Ia pun yakin semua anak bangsa bisa hidup rukun tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, maupun golongan karena adanya Pancasila.
Jokowi menjelaskan, perbedaan bukan penghalang persatuan negara. Dia pun menutup pidato dengan sebuah perumpamaan tentang keyakinan persatuan Indonesia.
Selain kedua hal tersebut, Jokowi juga meminta seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan di tengah era keterbukaan. Jokowi juga mengingatkan bahwa di era cepatnya arus informasi seperti saat ini, setiap lembaga negara harus lebih sigap dan lebih cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Jokowi juga mengimbau agar tetap berkreasi dan berinovasi di tengah persaingan sengit antarnegara. Terakhir ia mengimbau untuk membongkar UU yang menyulitkan dan menghambat kemajuan rakyat.(D. Ramdani)
