sironline.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana merombak jajaran direksi perusahaan plat merah. Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalam menilai rencana perombakan manajemen lima perusahaan BUMN yang akan dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno akhir Agustus ini akan membebani menteri BUMN yang akan menjabat selanjutnya.
Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat dilakukan saat masa transisi pemerintahan. Jika nantinya Rini tak dipilih lagi oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai menteri BUMN, perombakan direksi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kinerja perusahaan plat merah tersebut.
“Perlu juga dihindari untuk melakukan penggantian yang terlalu cepat. Pergantian menteri masih akan ada 2 bulan lagi, apa alasan mendesak mengganti direksi BUMN saat ini? Jangan merusak tata kelola yang sudah ada saat ini. Kalau mungkin ya mungkin aja,” tegas dia.
Namun demikian, ia menilai dalam rencana penggantian saat ini, Menteri BUMN tampaknya sudah melakukan komunikasi dengan Presiden Jokowi. Meski pada akhirnya Presiden mengeluarkan ultimatum bagi jajaran menterinya untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis hingga Oktober nanti.
Lima BUMN akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di akhir bulan ini. Agendanya sama yakni evaluasi semester I-2019 dan pergantian pengurus perusahaan, baik direksi maupun komisaris.
Kelima BUMN itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.
Lainnya yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.
Pelaksanaan RUPSLB ini berseberangan dengan ultimatum dari Jokowi yang melarang seluruh menteri Kabinet Kerja mengeluarkan kebijakan strategis termasuk merombak jajarannya, termasuk direksi perusahaan pelat merah. (eka)
