Sironline.id, Jakarta – Pasca menggelar Rapat Kerja Nasional XIV Juli lalu, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) melakukan konsolidasi dengan mengundang sejumlah kepala daerah. Banyak aspirasi, masukan, saran dan kritikan yang disampaikan para kepala daerah, salah satunya mengenai sistem zonasi di dunia pendidikan yang meresahkan murid dan orangtua saat akan mendaftarkan calon siswa didik ke sekolah.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Airin Rachmi Diany mengatakan kepala daerah sepakat mengkritisi pemerintah terkait kebijakan zonasi di sektor pendidikan yang musti di evaluasi. Selain itu ada sejumlah kebijakan pemerintah yang ikut dikritisi lainnya. “Aspirasi-asprirasi kepala daerah kita akan sampaikan ke pemerintahan pusat dan kita akan menunggu rekomendasi seperti apa dari pemerintahan pusat untuk kelapa daerah,” jelasnya di Hotel Sultan, Jakarta baru-baru ini.
Apeksi menegaskan bahwa seluruh anggotanya telah sepakat untuk maju bersama dalam segala bidang terutama dibidang perindustrian, perekonomian dan pariwisata. “No one left behind dan bersepakat untuk maju bersama dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing,” tambahnya. Selain Walikota Tengerang Selatan, sejumlah kepada daerah turut hadir, seperti Walikota Bogor, Walikota Pakanbaru dan sejumlah walikota lainnya.
Seperti diketahui, dengan sistem zonasi, calon siswa bukan hanya dilihat dari kecerdasan akademik, juga ditinjau jarak lokasi antara rumah dan sekolah. Dengan tujuan meminimalisir siswa datang terlambat dan efektivitas waktu. Sistem zonasi pendidikan ini juga dinilai merugikan bagi siswa berprestasi namun jarak rumah dan sekolah favorit yang ditujunya jauh. Secara tidak langsung kebiajkan ini memaksa siswa bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya. Karena ada tambahan poin bagi siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah begitu juga sebaliknya. (D. Ramdani)
