Sironline, Jakarta – Perebutan pucuk pimpinan Partai Golkar kian memanas. Pasca calon ketua umum (caketum) petahana Airlangga Hartarto mendeklarasikan beberapa kali dan mengklaim mendapat dukungan lebih dari 460 DPD, giliran caketum penantang Bambang Soesatyo mengaku juga mendapat dukungan 462 dari 560 dukungan suara. Bahkan, Bamsoet siap menunjukkan bukti dukungan yang telah ditandatangani di atas materai kepada publik.
“Dukungan kepada saya karena daerah menginginkan pembaharuan sangat luar biasa. Hampir 80-90 persen mendukung terjadinya pembaharuan itu di Partai Golkar,” ujarnya.
Ia juga optimistis bisa menyaingi Airlangga sebagai Ketum Golkar. Kalau ia tak yakin, tentu dirinya tidak akan maju. Walaupun Airlangga didukung Kosgoro, Kosgoro hanya satu suara saja, total suara Golkar ada 560 suara.
“Kalau saya enggak yakin, saya enggak maju,” ucapnya.
Lebih lanjut Ketua DPR ini menegaskan sesuai jadwal musyawarah nasional (munas) Partai Golkar pada Januari sampai Desember. Keinginan Airlangga dilaksanakan pada bulan Desember tapi arus bawah kelihatannya menginginkan lebih cepat. Yaknisebelum Oktober, atau sebelum terbentuknya pemerintahan baru.
Menurut Bamsoet, partai lain seperti PDIP akan memulai Kongres pada 8 Agustus di Bali, lalu PKB melakukan Muktamar pada 27 dan 28 Agustus juga di Bali. Untuk itu, ia berharap Golkar juga dalam waktu yang paling lambat September sudah bisa menggelar Munas. Idealnya Munas dilakukan sebelum pembentukan pemerintahan baru. Akan tetapi, tentu saja itu semua berpulang pada dinamika partai dan arus bawah Golkar. Apakah menginginkan munas Golkar dilakukan sebelum Oktober.
“Kita punya mekanisme di mana semua arus bawah mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) segera menggelar rapat pleno yang sudah lama tidak dilakukan. Nah, rapat pleno itulah nanti ditentukan waktu Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) forum satu tingkat di bawah Munas. Nanti jadwal Munas baru ditentukan oleh Rapimnas yang pesertanya dari ketua-ketua DPD tingkat I atau provinsi,” paparnya.
Karena itu, Bamsoet yakin bahwa Munas bisa digelar sebelum Oktober karena rata-rata pengurus Golkar di daerah menginginkan adanya perubahan dan akselerasi yang lebih dinamis untuk Golkar ke depan. Terlebih, sudah ada 189 orang yang menandatangani petisi agar Ketua Umum Golkar segera melakukan rapat pleno.
“Sudah masuk kemarin 189 anggota pleno yang menandatangi petisi supaya ketua umum Golkar segera menyelenggarakan rapat pleno karena sudah hampir setahun tidak pernah rapat pleno. Padahal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar mengatur sekurang-kurangnya dalam dua bulan ada satu kali rapat pleno,” terangnya.
Desakan yang ditujukan pada Ketua Umum Golkar Airlangga juga diperkuat dengan sikap sejumlah pengurus DPP Partai Golkar yang menyurati Airlangga untuk secepatnya menggelar rapat pleno sebelum Munas. Adapun dalam AD/ART Golkar, rapat pleno harus digelar secara berkala. Tetapi sejak 1 Januari 2019 tidak ada satu pun agenda tersebut digelar oleh Airlangga.
“Saya sebagai salah satu pengurus harian dan pengurus pleno, sebagai Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat menyerahkan surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto terkait dengan kewajiban DPP Partai Golkar untuk segera melaksanakan rapat pleno,” kata Bamsoet.
Adapun yang mengajukan diantaranya Ketua Bidang Kebudayaan Daerah Golkar Ulla Nuchrawaty, Ketua Departemen Wirausaha Koperasi dan UKM Golkar Dhifla Wiyani, anggota Bidang Pemuda DPP Golkar Nofel Saleh Hilabi dan fungsionaris DPP serta kader Golkar di antaranya Cyprus A Tatali, Abdul Razak dan Fatahila Ramli termasuk Marlina. (D. Ramdani)
